Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Santri Jakarta Mohon Pemilih Milih Gubernur yang Tegas & Bebas Korupsi

Santri Jakarta menyerukan Deklarasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta Damai di depan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2016.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Umum PP Dewan Masjid Indonesia Masdar Farid Mas'udi (kedua kanan)./Antara
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Umum PP Dewan Masjid Indonesia Masdar Farid Mas'udi (kedua kanan)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Santri Jakarta menyerukan Deklarasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta Damai di depan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2016.

"Sebentar lagi kan mau pilih Gubernur Jakarta. Kami santri-santri Jakarta yang belum bisa milih, hanya bisa memohon supaya yang bisa ikut pilkada milih pemimpin yang bener. Gubernur yang tegas, berani, bersih dari korupsi," demikian deklarasi para santri-santri dari madrasah dan pondok pesantren Jakarta pada peringatan Hari Santri Nasional di Jakarta, Jumat (21/10/2016) malam.

Selain itu, mereka dalam deklarasinya menambahkan, "Gubernur yang bikin taman yang nyaman untuk bermain dan tempat belajar buat kami, yang bisa bikin sungai-sungai di Jakarta bersih dan bisa dipakai main bareng temen-temen."

Para santri mendeklarasikan hal itu di antara sejumlah tokoh ulama, antara lain Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Ishomuddin dan Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Masdar Farid Masud.

Para santri di Jakarta juga meminta agar Pemilihan Gubernur DKI Jakarta damai, tidak ada keributan dan pertengkaran yang bisa mengorbankan masa depan mereka.

Ahok yang mengenakan peci, baju koko dan berkalung sarung, hadir dalam acara itu sekaligus untuk tabayun (klarifikasi) bersama seluruh relawan Nusantara (RelaNU) yang berada di bawah PBNU, terkait isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).

Dalam rangka Hari Santri Nasional, Ahok juga memberikan beasiswa kepada 33 santri madrasah dan pondok pesantren di Jakarta.

"Saya banyak mendapat masukan dari banyak teman. Kalau diperhatikan lagi, banyak sekali anak-anak yang tidak mampu bersekolah di pesantren. Justru anak-anak pesantren itu yang harus dibantu," katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun berharap ke masa depan dapat membangun Kota Jakarta bersama-sama dengan para santri, sehingga semakin berkembang dan sejajar dengan kota-kota lain di dunia.

Sementara itu, Relawan Nusantara (RelaNU) menilai kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, memiliki kepedulian yang besar terhadap umat Islam.

"Kepedulian yang besar terhadap umat Islam dan prestasi yang nyata misalnya dengan membangun Masjid Fatahillah di Balai Kota dan Masjid Raya Jakarta di Daan Mogot, Jakarta Barat," kata Koordinator RelaNU Taufiq Damas pada acara peringatan Hari Santri Nasional di Wisma Antara, Jakarta.

Adapun pembangunan Masjid Agung Jakarta senilai Rp170 miliar itu digagas Ahok karena Jakarta belum memiliki masjid raya provinsi, sedangkan Masjid Istiqlal adalah masjid negara.

Taufiq mengatakan selain membangun sejumlah masjid, Ahok yang turut menghadiri peringatan Hari Santri Nasional dengan menenakan peci dan baju koko serta berkalung sarung tersebut, juga mengumrohkan penjaga masjid (marbot) dan penjaga makam setiap tahunnya.

Ahok juga dinilai telah membuat prestasi yang nyata dengan menutup tempat-tempat maksiat seperti Kalijodo, Diskotik Stadium dan Mille`s.

Selain itu, dia mengemukakan bahwa dalam rangka Hari Santri Nasional, Ahok juga memberikan beasiswa kepada 33 santri madrasah dan pondok pesantren di Jakarta.

Taufiq mengatakan, RelaNU mengajak warga Jakarta, khususnya Nahdliyin untuk tetap berpegang pada konteks kebangsaan dan ke-Indonesiaan agar Pilgub Jakarta tetap damai dan bermartabat dengan tidak mempolitisasi isu SARA serta kembali pada nilai-nilai ajaran Islam yang universal dan pada Pancasila.

Jika dihadapkan pada perdebatan syarat-syarat pemilihan pemimpin, maka warga Jakarta, khususnya Nadliyin, diharapkan kembali pada UUD 1945 Pasal 28 D Ayat 3 bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

"Maka, jangan politisasi isu SARA dalam Pilkada Jakarta karena setia pada konstitusi UUD `45, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah bentuk komitmen NU terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia," demikian Taufiq.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper