Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sumarsono Sarankan Tunda Program Lelang Dini Pemprov DKI, Ini Alasannya

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta untuk melakukan penundaan program lelang dini yang dilakukan melalui Badan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 31 Oktober 2016  |  17:16 WIB
PLT Gubernur DKI Jakarta. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang ditunjuk sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (tengah) berjabat tangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kiri) seusai Peresmian Plt Gubernur dan Serah Terima Nota Pengantar Tugas di gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/10/2016). - Antara
PLT Gubernur DKI Jakarta. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang ditunjuk sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (tengah) berjabat tangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kiri) seusai Peresmian Plt Gubernur dan Serah Terima Nota Pengantar Tugas di gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/10/2016). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta untuk melakukan penundaan program lelang dini yang dilakukan melalui Badan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta.

Pasalnya, dia mengatakan program lelang dini lebih baik dilakukan apabila terdapat peristiwa yang mendesak agar program tersebut dapat berlangsung dengan cepat.

"Kalau yang sangat darurat sekali itu boleh, tapi kalau sifatnya standar pembangunan dari program tetap harus menggungu KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD- Prioritas dan Plafon Anggaran Semnetara) ," kata Sumarsono di Balai Kota DKI, Senin (31/10/2016).

Dia mengatakan KUA-PPAS merupakan produk politik yang harus dibahas tidak hanya oleh lembaga eksekutif saja melainkan dengan persetujuan dari lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

"KUAPPAS itu adalah perkawinan titik antara eksekutif dan legislatif jadi harus dibahas secra bersama-sama," katanya.

Karena hal tersebutlah, pihaknya meminta untuk melakukan penundaaan dari program lelang dini yang sudah dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk menghargai apa yang telah dilakukan oleh anggota dewan.

"Yang 14 untuk sementara ditunda dulu, menunggu, ya menghormati dewan dalam pembahasan KUA-PPAS, tapi saya kira kalau RKPD sudah menjadi basic dasar pasti hasilnya akan sama," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada DKI 2017
Editor : Andhika Anggoro Wening
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top