Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengatakan besaran kebutuhan dana tambahan unuk proyek MRT masih dinilai oleh Tim Independen.
Saat ini PT Mass Rapid Transit Jakarta mengajukan tambahan pinjaman sebesar Rp2,56 triliun untuk pembiayaan konstruksi proyek Fase I.
"Aduh saya lupa angka pastinya, kayaknya memang tidak sampai Rp3 triliun," ujar Lusiana Herawaty, Kepala Bidang Pembinaan BPKAD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (15/11/2016).
Menurutnya, untuk besaran angka pastinya masih menunggu penilaian dari tim independen.
Setelah itu, lanjut dia, hasilnya kemudian akan diusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat, karena pembangunn MRT merupakan proyek pusat dan pemda, yang dananya dari pinjaman JICA.
"Nanti setelah angkanya keluar, antara DKI dengan Pemerintah Pusat akan melakukan pembicaraan seberapa besar porsi tanggungan yang bakal menjadi tanggungjawab masing-masing," ujarnya.
Pihaknya melihat saat ini kinerja tim independen memang harus benar-benar hati-hati dalam menilai besaran pembengkakan anggaran MRT itu.
Pasalnya, besaran dana hasil penilaian tim independen itulah yang bakal diajukan sebagai anggaran tambahan kepada JICA oleh pemerintah.
"Ini angkanya harus benar-benar clear, karena sampai proyek selesai 2018, pengajuan penambahan anggaran hanya boleh diajukan sekali. Maka jangan sampai meleset lagi perencanaannya," terangnya.
Membengkak
Lusiana menyatakan pembengkakan kebutuhan anggaran proyek MRT itu antara lain faktor perubahan kebijakan seperti angka standar gempa yang naik, pergeseran lokasi pengerjaan, dan peningkatqn harga bahan material, seperti baja.
"Dulu saat perencanaan angka standar gempa hanya sekian, ternyata pada saat pelaksanaan di lapangan standar gempanya dinaikkan, otomatis materialnya nambah. Lalu proyeknya kan multiyears, ternyata ada perubahan harga material," ujarnya.
Kemudian, penyebab lainnya, adanya perubahan lokasi pengerjaan dibeberapa titik dilapangan, sehingga bergeser dari perencanaan semula maka terjadi juga penambahan biaya.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William P. Sabandar mengatakan. nilai tersebut diperoleh melalui hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas kontrak pekerjaan pada proyek MRT Jakarta dari Lebak Bulus-Bunderan HI.
"Estimasi penambahan pembiayaan [variation order] atas kontrak mencapai Rp4,25 triliun. Sementara itu, masih ada sisa dana di kas Rp1,68 triliun. Kami coba ajukan tambahan pinjaman dari selisihnya yang nilainya berkisar Rp2,56 triliun," katanya.
Dia menuturkan, rencana tambahan pinjaman mau tak mau harus diajukan karena tiga hal, yaitu adanya perubahan konstruksi terkait penerapan koefisien gempa, belum selesainya proses pembebasan lahan, serta perubahan besaran kontrak dengan pihak swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
