Bisnis.com, JAKARTA - PAM Jaya, perusahaan daerah air minum milik Provinsi DKI Jakarta menyatakan besaran kebutuhan investasi untuk mengatasi sejumlah persoalan air bersih di DKi Jakarta setahun ke depan, minimal bisa mencapai Rp6,6 triliun.
Erlan Hidayat, Direktur Utama PAM Jaya mengatakan kebutuhan investasi yang mencapai sebesar Rp6,6 triliun itu untuk penambahan pipa dari Buaran III, perbaikan kebocoran guna menekan Non Revenue Water (NRW), penambahan Pejaten, termasuk pipa transmisi dari Hutan Kota.
"Tingkat kebutuhan ini sudah di identifikasi sejak lama. Ini yang harus segera diselesaikan, kami sudah pernah ajukan kebutuhan investasi sebesar Rp6,6 triliun ini sejak setahun lalu," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (4/12/2016).
Pihaknya mengaku membutuhkan bantuan penyertaan modal pemerintah (PMP) dan juga akan mengusahakan sendiri melalui alternatif pembiayaan.
Namun, lantaran tidak mungkin mengajukan PMP sebesar Rp6,6 triliun, maka diambil skala prioritas terlebih dahulu untuk pembangunan pipa transmisi dan distribusi dari Hutan Kota tersebut.
"Alhamdulillah diakomodir disepakati oleh eksekutif dan legislatif di Kebijakan Umum Anggaran Plafon Anggaran Prioritas Sementara (KUAPPAS) 2017 suntikan PMP sebesar Rp300 miliar," ujarnya.
Sementara, untuk kebutuhan investasi lainnya tersebut bisa menyusul sambil badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta tersebut mencari alternatif pembiayaan lainnya.
Namun demikian, pihaknya juga mengakui guna memenuhi kebutuhan investasi untuk mengatasi kebocoran pipa demi menekan NRW, merupakan program yang memerlukan anggaran sangat besar.
"Saya juga sedang mencari alternatif pembiayaan juga, jadi tidak setiap keperluan minta sama Pemprov DKI. InshaaAllah ada jalan, kecuali yang untuk kebocoran pipa, rada susah tuh," ungkapnya.
Meskipun, pada sisi lain, pihaknya juga menilai bahwa kebutuhan total untuk menyelesaikan persoalan air minum di DKI Jakarta secera penuh, dipastikan memerlukan anggara melebihi sekedar Rp6,6 triliun.
"Rp6,6 trikiun ini kebutuhan yang sebenarnya yang sudah dipetakan lama, tapi kalau untuk menyelesaikan seluruh problem di DKI pasti lebih besar dari Rp6,6 triliun," tegasnya.
