Bisnis.com, DEPOK - Pembangunan terminal terpadu Kota Depok diperkirakan bisa mulai dibangun pada 2017 setelah mangkrak sejak tahun lalu.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok Nina Suzana menuturkan, pihaknya memastikan proses komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pembangunan terminal tersebut bisa rampung pada akhir tahun ini.
"Pembangunan sudah lama terhenti, makanya kami dari Pemkot Depok perlahan membereskan permasalahan yang selama ini menjadi penghambat," ujarnya pada Bisnis, Selasa (13/12/2016).
Nina menjelaskan, pembangunan terminal terpadu Kota Depok berlokasi tak jauh dari Balai Kota Depok dengan nilai investasi mencapai Rp1,3 triliun.
Namun, terjadi permasalahan saat pembangunan hendak dilaksanakan yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengklaim bahwa sebagian lahannya sekitar 7.900 meteroersegi merupakan milik mereka.
Adapun, lahan tersebut juga diklaim milik Kementerian Perhubungan yang dipinjamkan kepada Pemkot Depok.
"Kami sudah bertemu dengan pihak KAI hari ini [Selasa]. Kesimpulannya masalah pinjam pakai dari Kemenhub kepada Pemkot Depok menjadi urusan Kemenhub dan KAI," paparnya.
Saat ini, kata dia, PT Andyka Investa selaku pengembang terminal tengah membangun jembatan penghubung dan rencananya akan meratakan bangunan yang belum terbongkar.
Menurutnya, persoalan klaim kepemilikan sebagian lahan di lokasi pembangunan terminal terpadu antara Kemenhub dan PT KAI dipastikan selesai pekan depan oleh keduanya.
"Dengan demikian pada awal tahun nanti pembangunan sudah harus dimulai karena mangkaraknya sudah cukup lama," paparnya.
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menuturkan pembangunan terminal terpadu Kota Depok dibangun di atas total lahan 2,6 hektare yang ke depannya terintegrasi dengan hotel, apartemen, mal dan stasiun.
Menurutnya, perjanjian kontrak kerja antara investor dengan Pemkot Depok dalam membangun terminal tersebut dilakukan pada 2011 dan diproyeksikan direalisasikan rampung pada 2015.
Namun, terjadi persoalan yang menghambat terkait sengketa lahan sehingga proses pembebasan lahan belum rampung. Adapun, skema pembangunan terminal tersebut dikelola oleh investor dan akan diserahkan setelah 30 tahun.
"Terminal terpadu Depok ini diharapkan akan jadi terminal paling moderen," ujarnya.
Kerja Sama
Pada perkembangan lain, Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor Rakhmawati menuturkan, Pemkot Bogor tengah mempersiapkan kembali kerja sama dengan PT KAI terkait pembangunan Stasiun Sukaresmi di kawasan Tanah Sereal Bogor.
Menurutnya, perjanjian sebelumnya dengan PT KAI dengan Pemkot Bogor telah habis masa periodenya, dengan demikian diperlukan penguatan kesepahaman antara kedua pihak.
"Progres pembangunan Stasiun Sukaresmi belum berjalan lebih lanjut karena kami masih sedang tahap proses penandatangan MoU berikutnya," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (13/12/2016).
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, Stasiun Sukaresmi harus dibangun guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Jalan Kapten Muslihat sebagai lokasi Stasiun Bogor.
Menurutnya, hampir 80.000 pengguna kereta listrik setiap hari di Stasiun Bogor, sehingga berdampak pada penumpukan oran dan membuat lalu lintas tak terkendali.
Dia menuturkan Stasiun Sukaresmi masuk dalam daftar pembangunan transit oriented development (TOD) yang saling mengubungkan dengan stasiun dan terminal lain sebagai pembenahan sistem transportasi pemerintah.
Ade mengatakan, pengguna KRL dari Jakarta ke Bogor ke depan tidak selamanya transit di Stasiun Bogor, melainkan bisa menggunakan Stasiun Sukaresmi.
Sebab, kata dia, saat ini terdapat sekitar 65% pengguna KRL dari Stasiun Bogor merupakan warga Bogor Barat, Ciampea, Dramaga dan kawasan lainnya.
"Oleh karena itu jika nanti Stasiun Sukaresmi sudah resmi dibangun dan bisa dimanfaatkan maka kemcatena di pusat kota bisa diurai," paparnya.
