PROYEK MRT JAKARTA: Cerita Pemilik Tanah yang Minta Ganti Rugi Rp150 Juta/m2

Bisnis.com, JAKARTA--Direktur Operasional PT Mass Rapid Transit Jakarta Silvia Halim mengatakan salah satu kendala pekerjaan di lapangan adalah adanya warga yang menolak menjual lahan milik mereka kepada Pemprov DKI.

"Alasan sekelompok warga bersikukuh tak melepas tanahnya lantaran tidak ada kesepakatan antara harga yang diminta masyarakat dengan harga taksiran [appraisal]," ujarnya di kantor PT MRT Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Salah satu warga yang menolak harga yang ditawarkan pemerintah yakni, Mahesh Lalmani. Menurut Silvia, pemilik toko gordyn di Jalan Fatmawati merasa harga appraisal yang ditawarkan Pemprov DKI terlalu rendah.

"Dia meminta ganti rugi senilai Rp150 juta/m2. Padahal, nilai yang ditetapkan tim penaksir independen hanya berkisar Rp20 juta/m2. Kalau begini tidak akan ketemu. Makanya, Pemprov DKI akan mengajukan konsinyasi," katanya.

Sebanyak 96 bidang lahan dari total 134 titik setuju untuk dibebaskan sesuai harga taksiran (appraisal) yang ditetapkan oleh tim penaksir
independen. Jumlah bidang lahan yang tidak setuju atau belum setuju dengan harga taksiran berkisar 38 titik saja.

Berdasarkan catatan Bisnis, penyelesaian pekerjaan konstruksi MRT Jakarta Fase 1 Lebak Bulus - Bundaran HI secara keseluruhan per 30 November 2016 telah mencapai ± 60,22%. Realisasi pekerjaan proyek pada depo dan struktur layang berkisar 42,74% dan struktur bawah tanah sebesar 77,86%.

Dia menuturkan pihaknya memfokuskan pembangunan tiang, kolom, dan bentang pada jalur elevated mulai dari Lebak Bulus sampai kawasan Blok M. Pasalnya, dengan realisasi yang belum menyentuh angka 50%, pekerjaan jalur layang memang jauh lebih lambat ketimbang jalur bawah tanah.

"Kami optimistis pekerjaan bisa mencapai 63% hingga akhir tahun ini. Itu target konservatif dengan kenaikan pekerjaan berkisar 2%-3% per bulan,"