Pemprov DKI Diminta Buang BUMD Tak Sehat

Pemprov DKI diminta mengkaji kinerja badan usaha milik daerah atau BUMD yang ada untuk memastikan kontinuitas bisnis masing-masing perseroan.
Miftahul Khoer | 17 Maret 2017 20:12 WIB
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI diminta mengkaji kinerja badan usaha milik daerah atau BUMD yang ada untuk memastikan kontinuitas bisnis masing-masing perseroan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Agus Pambagio mengatakan terdapat beberapa BUMD yang kinerjanya kinclong dan ada juga yang stagnan.

"Kalau ada BUMD yang tidak sehat lebih baik dihapus saja, tetapi harus dikaji dulu secara matang. Sebaliknya jika memang masih dibutuhkan harus diselamatkan," ujarnya pada Bisnis, Jumat (17/3/2017).

Pemprov DKI, kata dia, bisa melakukan studi ringan terhadap BUMD yang ada untuk mengetahui apakah kinerja masing-masing perseroan harus diselamatkan atau tidak.

Penyertaan modal pemerintah, menurut dia, menjadi salah satu cara untuk tetap menghidupi BUMD agar tetap bernafas panjang untuk meneruskan bisnisnya.

"Misalkan PAM Jaya, BUMD di bidang air bersih yang perlu modal besar tentu harus disuntik penyertaan modal," ujarnya.

Baca juga: PGAS Cetak Laba

Saat ini, Pemprov DKI memiliki beberapa BUMD yang bergerak di berbagai sektor antara lain PT, Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Tourisindo, PT Pembangunan Jaya Ancol (Tbk).

Lainnya yakni PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, Bank DKI, PT Jamkrida Jakarta, PT Air Minum Jaya, PD PAL Jaya, PT Mass Rapid Transit Jakarta, PT Transjakarta, dan lainnya.

Kepala Badan Pengawasn BUMD dan Penanaman Modal DKI Jakarta Yurianto menuturkan saat ini ada beberapa perusahaan yang masih membutuhkan modal pemerintah.

Menurutnya, BUMD yang membutuhkan penyertaan modal adalah perusahaan yang sebagian besar melayani langsung kebutuhan masyarakat DKI dan sekitarnya.

"BUMD di DKI itu ada yang butuh suntikan modal ada yang tidak. Tapi intinya penyertaan modal harus digunakan secara optimal berdasarkan kajian," ujarnya.

Dia mengakui terdapat beberapa perusahaan yang belum memberikan kinerja maksimal terhadap pemerintah, tetapi terus dibutuhkan oleh masyarakat.

Misalnya, kata dia, PD PAM Jaya yang melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat DKI dengan tidak fokus terhadap profit, tetapi lebih mengedepankan pelayanan.

"BUMD di Jakarta ini ada yang profit secara finansial ada juga yang profit secara ekonomi. Nah PAM Jaya termasuk yang secara ekonomi menguntungkan tetapi secara finansial belum," ujarnya.

Yurianto menambahkan pihaknya akan merevaluasi aset keseluruhan dari BUMD yang ada. Saat ini, kata dia, total aset yang dimiliki BUMD mencapai sekitar Rp90 triliun.

"Kami perkirakan kalau benar-benar diaudit secara keseluruhan aset yang dimiliki BUMD bisa sampai sekitar Rp300 triliun. Potensinya saya pikir segitu," ujarnya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pemprov dki

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top