Bisnis.com, JAKARTA- Pemprov DKI Jakarta menargetkan serapan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD sepanjang tahun ini bisa tembus di atas 90%.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan pihaknya optimistis serapan anggaran sepanjang 2017 bisa mencapai target dengan berkaca pada posisi akhir Maret tahun ini sudah mencatatkan 10%.
"Untuk di Jakarta saat ini percepatan serapan APBD sudah dilakukan. Berbagai pengadaan lelang sudah diumumkan. Kalau sebelum-sebelumnya tiga bulan pertama malah baru disahkan APBD," ujarnya seusai penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta 2016, Kamis (6/4/2017).
APBD DKI Jakarta pada 2017 setelah disahkan pada tahun lalu mencapai Rp70,19 triliun. Besaran APBD tersebut hingga kuartal pertama tahun ini sudah terserap sekitar Rp7,02 triliun. Menurutnya serapan di atas 90% bisa tercapai hingga akhir Desember tahun ini.
Sumarsono memaparkan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan hal yang sama dalam merealisasikan serapan anggaran seperti dilakukan sepanjang 2016 yang tercatat mencapai 82,15% atau Rp47,12 triliun dari total anggaran.
"Kalau tidak ada gangguan, ke depan serapan anggaran bisa cepat, malah bisa lebih dari yang ditargetkan," paparnya.
Dalam penyampaian LKPJ Gubernur DKI Jakarta 2016, Sumarsono mengisyaratkan puas dengan kinerja Pemprov DKI. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator ekonomi atas kenaikan produk domestik bruto (PDRB) mencapai Rp2.177,12 triliun dibandingkan pada 2015 yang mencapai Rp1.983, 42 triliun.
Menurutnya, PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada 2016 mencapai Rp207,99 juta atau meningkat 6,73% dibandingkan pada 2015 sebesar Rp194,87 juta.
Selain itu, kondisi perekonomian di DKI juga pada 2016 tumbuh sebesar 5,85% yang diklaim masih relatif baik meskipun kondisi perekonomian pada saat itu sedang berada dalam taraf pemulihan perekonomian global dan nasional.
Dari segi inflasi, kata dia, DKI Jakarta selama 2016 mencapai sebesar 2,37% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi pada 2015 sebesar 3,30%.
Menurutnya, pencapaian inflasi tersebut terutama dipengaruhi perkembangan harga energi internasional yang masih terjaga yang kemudian diikuti dengan penurunan harga-harga komoditas energi dan transportasi di Jakarta.
"Di sisi lain, harga pangan secara umum dapat terkendali, melalui perbaikan manajemen stok dan efisiensi rantai pasokan pangan," katanya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan DKI Tuti Kusumawati mengatakan pihaknya belum memasukan data aset pada LKPJ yang disampaikan Plt Gubernur Sumarsono.
"Khusus untuk aset nanti ada laporan khusus yang akan disampaikan. Kami sedang menyusunnya," ujar Sumarsono.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan LKPJ Gubernur DKI akan dibahas oleh masing-masing komisi terkait untuk dikaji lebih mendalam.
Pihaknya belum bisa menilai apakah laporan kinerja DKI sepanjang 2016 itu bisa diterima secara realistis atau tidak. "Kami belum tahu karena harus dicek kesahihannya. Setelah itu kami laporkan ke pimpinan dan diparipurnakan," ujarnya.
