Bisnis.com, JAKARTA- Dewan memastikan untuk mengurungkan wacana pembentukan panitia khusus proyek Mass Rapid Transit atau MRT fase II Bundaran HI-Ancol Timur.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan pihaknya telah berkomunikasi secara informal dengan Pemprov DKI Jakarta terkait pembatalan proyek MRT fase II Bundaran HI-Ancol Timur.
Adapun, wacana pembentukan panitia khusus atau pansus mengemuka setelah Pemprov DKI mengajukan penambahan anggaran dari sebelumnya pengerjaan dilakukan dari Bundaran HI-Kampung Bandan menjadi Bundaran HI-Ancol Timur.
"Kami sudah berbicara dengan Pak Plt Gubernur secara informal bahwa pengerjaan MRT fase II dikembalikan ke Bundarah HI-Kampung Bandan. Maka kami akan sampaikan ke rapat gabungan," ujarnya, Kamis (6/4/2017).
Proyek pengerjaan trase MRT fase II sempat menjadi pembicaraan hangat antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Lokasi pembangunan depo di Kampung Bandan menjadi biang masalah.
Pada kesepakatan awal, ditunjuknya Kampung Bandan sebagai lokasi depo MRT fase II diklaim telah disetujui PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemilik lahan. Namun belakangan, Pemprov DKI menerima surat bahwa lahan peruntukan depo tersebut sudah terlibat komitmen dengan pihak lain.
Pemprov DKI pun tak tinggal diam dan segera mengajukan revisi trase serta penambahan anggaran kepada DPRD. Namun, kalangan dewan tak langsung mengamini karena menilai alasan perubahan trase tak masuk akal.
"Intinya kalau pengerjaan MRT sesuai opsi pertama yakni Bundaran HI-Kampung Bandan kami akan terima karena itu sesuai skenario awal dan juga sesuai dengan rencana tata ruang wilayah," paparnya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pihaknya akan segera meyakinkan DPRD bahwa hasil feasibility study sebelumnya, pengerjaan MRT fase II akan kembali sesuai kesepakatan awal.
Pihaknya akan menjelaskan bahwa terdapat kesalahpahaman teknis sehingga wacana usulan perubahan trase dari Bundaran HI-Kampung Bandan menjadi Bundaran HI-Ancol Timur.
"Tapi kemudian KAI mengirimkan surat kembali bahwa ada lahan sekitar 12 hektare bisa digunakan untuk keperluan MRT sekitar 6 hektare," paparnya.
Dia menambahkan pihaknya akan memastikan bahwa komitmen KAI untuk menyediakan lahan MRT bisa terealisasi. "Kami akan kejar terus bahwa lahannya benar-benar tersedia," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Operasional dan Pemeliharaan MRT Jakarta Agung Wicaksono mengatakan pihaknya akan segera berkomunikasi secara khusus dengan PT KAI untuk memastikan lahan peruntukan depo di Kampung Bandan.
"Sebetulnya untuk memastikan soal lahan, Pemprov DKI yang berwenang, tetapi kami akan komunikasi teknis secara business to business dengan KAI. Setelah itu baru kami laporkan ke DKI dan DPRD," ujarnya.
