Bisnis.com, JAKARTA- Kalangan pakar mendesak merger dua badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di sektor perairan dan limbah segera di Jakarta segera terealisasi.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan penggabungan dua perusahaan BUMD DKI yakni PAM Jaya dan PAL Jaya belum terlambat.
"Saya setuju adanya rencana penggabungan tersebut. Lebih baik dilaksanakan secepatnya sebelum pemilu dan reses digelar," ujarnya, di sela-sela pembahasan Raperda Perumda Air Jakarta di Gedung DPRD DKI, Selasa (25/4/2017).
Menurutnya, warga Jakarta selama ini memliki persoalan pasokan air karena sumber air baku tidak dimiliki pemerintah. Selama ini, kata dia, sumber air dipasok dari Perusahaan Umum Jasa Tirta dari Jatiluhur.
Padahal, kata dia, Pemprov DKI memiliki 13 sungai yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber air bersih yang bisa dinikmati seluruh warga Jakarta.
Soal anggaran, dia menilai eksekutif dan legislatif bisa sama-sama memikirkan ke depan, bahkan dinilai akan lebih ramping dari rencana penggabungan dua perusahaan itu.
Baca Juga
"Jika nanti digabung berarti ada penambahan infrastruktur dan Jakarta ke depan memang sangat memerlukan sumber air bersih yang dihasilkan sendiri. Sampai sekarang mungkin produksinya belum mencapai 10.000 liter per detik," paparnya.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan penggabungan PAM Jaya dan PAL Jaya sebagai langkah sinergi infrastruktur perairan di Jakarta.
Menurutnya, rencana penggabungan dua perusahaan tersebut merupakan titik awal menuju perbaikan utilitas di Jakarta yang dikelola oleh pemerintah daerah.
"Utilitas itu kan menyangkut listrik, gas, air minum, limbah dan sampah. Nah untuk listrik dan gas sudah ditangani pemerintah pusat. Maka ini seharusnya sudah dari dulu dilakukan, tetapi jangan berhenti di sini," paparnya.
Seperti diketahui, saat ini Pemprov DKI telah mengajukan rancangan peraturan daerah atau Raperda terkait merger PAM Jaya dan PAL Jaya yang sedang dibahas di kalangan dewan.
Faisal mengatakan ada dampak positif jika merger dua perusahaan tersebut dilakukan yakni terwujudnya utilitas yang baik dan terciptanya kota hijau yang berkelanjutan untuk Jakarta 100 tahun mendatang.
Adapun, beberapa manfaat yang akan diperoleh dari merger tersebut antara lain membantu penanggulangan banjir, akses terhadap air bersih yang handal dan terjangkau, mengurangi insentif memantek sumur rumah tangga.
Selain itu, bakal terciptanya lingkungan hidup yang jauh lebih sehat, serta menambah kawasan terbuka hijau dan terciptanya peluang banyak tempat untuk rekreasi.
Dia menambahkan merger PAM Jaya dan PAL Jaya merupakan monopoli alamiah sehingga dari segi keekonomian bakal mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
"Sehingga ke depan capital expenditures bisa ditekan sangat signifikan," paparnya.
Soal pembangunan infrastruktur perairan, ke depan bisa juga diintegrasikan dengan pembangunan pipa gas kota, gas untuk transportasi, serta pengelolaan sampah dalam rangka mewujudkan green infrastructures.
Wakil Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta Merry Hotma mengatakan rancangan peraturan daerah atau Raperda terkait merger PAM Jaya dan PAL Jaya masih jauh dari harapan.
"Raperda yang disampaikan ke kami itu sifatnya masih jangka pendek. Dan kelihatannya cost yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur, pipanisasi dan lainnya masih jauh," ujarnya.
Dia mengatakan dari eksekutif, pihaknya telah menerima laporan bahwa kemampuan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan PAM dan PAL Jaya baru mencapai 1/6 saja.
"Kami ingin raperda yang diajukan adalah sebuah grand design jangka panjang karena menyatukan PAM dan PAL ini adalah sebuah kebutuhan yang besar," katanya.
Dia menuturkan anggaran untuk perusahaan setelah merger ke depan bisa mencapai Rp86 triliun untuk 20 tahun mendatang. Dia berharap ke depan juga bisa menarik investor swasta sehingga bisa meringankan beban anggaran daerah.
"Kami ingin nantinya ada bisnis yang menarik investor setelah merger dilakukan, karena dari PAM dan PAL ini banyak yang bisa digali untuk dikembangkan menjadi sebuah bisnis strategis," tuturnya.
Merry menambahkan hal sulit dari rencana merger PAM dan PAL Jaya adalah pertama karena rencana tersebut tergolong baru dilakukan di Jakarta, kedua dia menilai karena sumber daya manusianya yang lemah dari sisi perencanaan.
"Misalkan begini, selama 20 tahun berdiri, PAL Jaya sudah membuat apa, kan tidak banyak. Apakagi jika nanti digabung, bagaimana teknis perencanaan mereka, bagaimana perawatan dan pengawasannya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati berharap merger PAM dan PAL Jaya bisa memenuhi target sambungan perpipaan dan pengelolaan limbah di Jakarta yang selama ini dinilai belum maksimal.
Selain itu, dampak positif lain dari merger tersebut adalah akan adanya single tarif yang nantinya dikeluarkan oleh otoritas perusahaan gabungan baik untuk yang menjadi kewenangan PAM atau pun PAL Jaya.
"Tapi bagi kami yang harus menjadi concern program kedua perusahaan adalah bagaimana PAL Jaya bisa melakukan percepatan pengelolaan limbah di 14 zona dan bagaiman percepatan PAM Jaya memenuhi kekurangan air 11.000 liter per detik," paparnya.
