IBU KOTA PINDAH : Kepala Bappenas Bilang Tak Ada Hubungan dengan Pemprov DKI

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa tidak perlu dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mempresentasikan potensi investasi di Indonesia kepada investor, akademisi, peneliti dan awak media Australia dalam forum Australian Indonesia Business Council (AIBC) di Canberra, Australia, Selasa (20/6)./Antara-Rimba
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mempresentasikan potensi investasi di Indonesia kepada investor, akademisi, peneliti dan awak media Australia dalam forum Australian Indonesia Business Council (AIBC) di Canberra, Australia, Selasa (20/6)./Antara-Rimba

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa tidak perlu dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Bambang, hal itu tidak ada korelasinya karena pemindahan tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat dalam rangka mencari tempat administrasi pemerintahan.

“Apa hubungannya? Ini kan pemerintah pusat memutuskan mencari pusat administrasi pemerintahan,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (/7/2017).

Bambang menambahkan, Bappenas juga belum memutuskan detail mengenai hal tersebut karena semuanya masih berupa kajian.

“Ya, DKI urusan DKI lah, ini masih dikaji,” katanya.

Bambang menuturkan kajian itu diharapkan dapat selesai pada akhir 2017 sehingga proses persiapan akan dimulai di awal 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menyiapkan detail engineering desainnya.

“Persiapan untuk pemindahan bisa 4-5 tahun,” ujarnya.

Menurut Bambang, pembahasan juga akan melibatkan pihak-pihak terkait dan tidak menutup kemungkinan ada pendekatan ke pengusaha.

“Pasti semua diajak ngomong, diajak bicara, tapi sekarang masih kajian, belum ada proposal resmi. (Pendekatan ke pengusaha) nanti kita lihat pemanfaatannya,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : JIBI
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper