Bisnis.com, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong Pemprov DKI untuk membenahi sistem pelayanan terutama terkait perizinan.
Koordinator Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Adlinsyah Nasution mengatakan pembenahan sistem pelayanan diklaim mampu meminimalisasi tindakan korupsi pegawai di pemerintahan DKI.
"Sistem pelayanan di DKI terutama yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah baik dan patut dicontoh daerah lain, tapi kami ingatkan beberapa hal," paparnya di Balai Kota, Jumat (21/7/2017).
Dia mengatakan pelayanan perizinan di daerah masih rawan terjadinya tindak korupsi seperti operasi tangkap tangan yang pernah terjadi beberapa hari lalu di Bandung, Medan dan daerah lainnya.
Menurutnya, masih banyak oknum pegawai pemerintah yang nakal dengan melakukan pemungutan liar untuk keuntungan pribadi terhadap masyarakat yang memproses perizinan.
Oleh karena itu, KPK memberikan rekomendasi agar Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk memperbarui tracking system table perizinan yang diajukan masyarakat.
Baca Juga
"Kalau ada pengaduan selama ini kan paling hanya tembus ke meja kepala dinas. Maka ada baiknya nanti langsung di-link-kan ke meja inspektorat dan sekretaris daerah," ujarnya.
Dia menambahkan Pemprov DKI juga harus memverifikasi keaslian dokumen perizinan yang diajukan masyarakat atau pelaku usaha yang ingin mengajukan perizinannya.
Adlinsyah menuturkan pihaknya akan mendampingi Pemprov DKI untuk terus memperbaiki birokrasi dan menekan tindak korupsi.
"Kami akan terus dukung kalau bisa sampai bikin rencana aksi," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Subagyo mengatakan pihaknya masih memetakan permasalahan untuk mencegah tindakan korupsi tersebut.
Pihaknya berupaya untuk memperbaiki sistem pencegahan tindakan korupsi di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai rekomendasi dari KPK.
"Kami dari perencanaan terus mendorong agar setiap SKPD memperbaiki sistem pelayanan dan kerja internal agar tidak ada upaya untuk bisa masuk dalam korupsi," paparnya.
Tahun lalu, Pemprov DKI telah menyusun perencanaan dan anggaran secara terpadu dengan hasil rekomendasi dari Korsupgah yang saat ini terus dilakukan pendampingan dari KPK.
Pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi KPK agar sistem perencanaan pembangunan dilakukan dalam satu data sehingga tidak ada akses untuk korupsi.
