Bisnis.com, JAKARTA -- Pemprov DKI dan PT Mitra Panca Persada (MPP) menyepakti ketentuan sisa uang nilai koefisien lantai bangunan (KLB) Simpang Susun Semanggi digunakan untuk membangunan infrastruktur di Jakarta.
Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan nilai KLB PT MPP untuk pembangunan Simpang Susun Semanggi (SSS) mencapai sekitar Rp360 miliar dari total Rp579 miliar.
"Karena pembangunan SSS itu dilakukan secara efisien, maka ada sisa sekitar Rp219 miliar. Kami sudah tanda tangani untuk pembangunan pedesterian, trotoar dan utilitas," ujarnya di Balai Kota, Rabu (26/7/2017).
Pembangunan SSS oleh PT MPP dilakukan sebagai kompensasi untuk meninggikan gedung Wisma Sudirman dari 17 lantai menjadi 60 lantai sesuai yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 210/2016 tentang koefisien bangunan.
Berdasarkan hasil penghitungan kompensasi nilai yang harus dikeluarkan PT MPP senilai Rp579 miliar. Adapun, kompensasi yang menjadi kewajiban perusahaan berupa infrastruktur atau ruang terbuka hijau.
Saefullah mengatakan sisa nilai KLB pembangunan SSS digunakan untuk pedestrian di kawasan Jalan Sudirman dari Kali Krukut, Bendungan Hilir sampai Patung Pemuda Senayan dan di kawasan Gatot Subroto dari Kartika Candra sampai Taman Ria Senayan sepanjang 3,5 kilometer.
Baca Juga
"Selain itu akan dibangun juga saluran untuk ducting. Jadi nanti kabel, fiber optic, gas hingga saluran air bisa pakai ducting itu. Harapannya ke depan Jakarta menjadi lebih rapi," katanya.
Pembangunan saluran bawah tanah ini akan digencarkan untuk kebutuhan berbagai utilitas. Dengan begitu, ke depan jika ada yang mau pasang kabel dari pihak swasta atau pun perusahaan negara bisa sewa ducting ke DKI.
"Dengan pemasangan ducting ini nanti kalau mau tanam kabel tidak usah gali lagi trotoar karena kami sudah siapkan tempatnya," kata Saefullah.
Perjanjian Kerja Sama
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faisal mengatakan pembangunan SSS sepenuhnya dibiayai oleh PT MPP menurut perjanjian kerja sama pada 2015 lalu.
Menurutnya, panjang SSS tersebut mencapai 1,6 kilometer yang terdiri dari dua ramp dan ditargetkan diresmikan pada 17 Agustus mendatang oleh Presiden Joko Widodo.
"Pembangunannya sudah rampung, hanya taman dan ada pembangunan animasi lampunya saja yang harus dibangun dan dikembalikan sesuai keadaan semula," paparnya.
Yusmada menuturkan, selain PT MPP, kompensasi pembangunan ducting dan pedestrian juga dilakukan oleh PT Keppel Land di kawasan Kali Krukut Dukuh Atas hingga Patung Kuda, Monumen Nasional sepanjang 5 kilometer.
Sementara itu, Direktur Utama PT MPP Marius Hery Setiadi mengatakan pihaknya belum menghitung besaran anggaran yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur sisa SSS.
"Nanti untuk bangun ducting dan trotoar akan diappraisal dulu oleh pemerintah. Kewajiban kami kan Rp579 miliar. Nah untuk sisa pembangunan SSS itu berapa harus melalui appraisal dulu meskipun sisanya ada sekitar Rp219 miliar," paparnya.
Gamal Sinurat, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI mengatakan hingga semester pertama tahun ini belum ada KLB baru yang disetujui oleh Pemprov DKI.
Dia mengatakan baru ada satu perusahaan yang mengajukan yakni PT Permadani Khatulistiwa Nusantara untuk permohonan penambahan apartemen dari 4 lantai menjadi 7 lantai.
"Tapi masih dalam tahap pengajuan saja. Nanti kan prosesnya setelah permohonan masuk akan kami kaji apakah memenuhi daya dukung dan tampung atau tidak," tambah Gamal.
