Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI siap mengejar total tunggakan pajak dari para wajib pajak yang bandel mencapai Rp6,61 triliun per Desember 2016.
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan pihaknya telah membentuk tim juru sita pajak daerah yang ditargetkan bisa menarik total tunggakan pajak hingga 30%.
"Target kami sebetulnya bukan pada penyitaannya tetapi adanya efek jera agar para wajib pajak terutama yang di atas Rp1 miliar bisa segera membayarkan tunggakannya," ujarnya di Balai Kota, Kamis (27/7).
Dia memaparkan tunggakan pajak terbesar berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai Rp3,8 triliun dan sisanya berasal dari peralihan Direktorat Jendral Pajak (DJP) yakni tunggakan pajak kendaraan bermotor, hotel, restoran dan lainnya.
Edi menuturkan dengan dibentuknya tim juru sita pajak, maka para wajib pajak yang bandel akan dilakukan penyitaan aset, didahului dengan surat pemberitahuan sita, surat penagihan seketika dan surat penyitaan barang serta surat pelelalangan aset.
Dia memaparkan tindak penyitaan aset terhadap wajib pajak bandel di atas Rp1 miliar akan didampingi oleh aparat hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga diharapkan tidak ada perlawanan dan kekerasan dari para wajib pajak saat melakukan penagihan dan penyitaan aset tertunggak.
Baca Juga
Selain itu, pembentukan juru sita pajak ini juga diharapkan bisa menjadi pemicu realisasi penerimaan pajak pada tahun ini yang ditargetkan mencapai Rp35,23 triliun yang hingga Juli ini mencapai Rp15,52 triliun atau baru 44,8%.
"Tahun lalu realisasi pajak daerah di DKI mencapai Rp31 triliun. Tahun ini kami optimistis hingga akhir tahun bisa tembus Rp35,23 triliun. Jadi ada kenaikan Rp4 triliun. Ini pertama dalam sejarah perpajakan di DKI," paparnya.
Dia menuturkan pada Agustus mendatang penerimaan pajak sudah dipastikan mencapai Rp5 triliun hingga Rp6 triliun seiring adanya batas akhir pembayaran PBB sebagai siklus penerimaan pajak tahunan.
"Kalau dari segi wajib pajak sebetulnya berkurang. Tapi dengan adanya juru sita dan kerja sama dengan KPK serta Dirlantas Polri dalam menegakan razia kendaraan bermotor, kami optimistis bisa tercapai," paparnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengingatkan agar tim juru sita pajak daerah DKI lebih memprioritaskan pada penagihan wajib pajak kelas kakap.
Menurutnya, proses penyitaan dan pelelangan aset dari penunggak pajak bukan target utama pembentukan tim juru sita, melainkan untuk memberi shock therapy terhadap para penunggak pajak.
"Kalau justru lebih banyak penyitaan dari penunggak pajak, berarti kami tidak berhasil. Sebaliknya kalau banyak yang membayar tunggak dan penyitaan sedikit berarti kami berhasil," paparnya.
Djarot menambahkan tim juru sita memiliki 60 personel yang telah menempuh pendidikan perpajakan dari Ditjen Pajak dan Kemenkum HAM.
Pembentukan tim tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa bagi pajak pusat dan daerah. Dia mengklaim tim juru sita pajak daerah hanya baru terbentuk di DKI.
"Saya mengingatkan pembentukan tim juru sita sudah disumpah. Jangan sampai ada kongkalingkong dengan para wajib pajak. Kami ingin juru sita bekerja dengan integritas dan jujur," paparnya.
