Bisnis.com, JAKARTA- Rencana pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) yang didanai dari hasil kompensasi koefisien lantai bangunan atau KLB dari sejumlah perusahaan belum menemui titik terang.
Kepala Dinas Perumahan DKI Agustino Darmawan mengatakan lahan untuk rusun dari dana KLB awalnya ditetapkan di kawasan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat.
"Kemarin kami sudah rapatkan bahwa lahannya masih sengketa. Sekarang tinggal menunggu inkrah dari pengadilan. Otomatis pembangunannya mundur. Gak apa-apa mundur, yang penting aman," ujarnya, Senin (31/7).
Pemprov DKI Jakarta pada tahun lalu menyetujui permintaan peningkatan KLB dari 4 perusahaan dengan mengganti kompensasi dalam bentuk pembangunan rusunawa setara 2.700 unit oleh PT Mulia Karya Gemilang, PT Kepland Investama, PT Putra Gaya Wahana, dan PT Sampoerna Land.
Data Pemprov DKI mencatat, PT Mulia Karya Gemilang siap memberikan kompensasi KLB sebesar Rp214,40 miliar untuk bangun 2 tower atau 540 unit rusun dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di kawasan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat.
PT Mulia Karya Gemilang merupakan anak usaha Mulia Group yang fokus membangun gedung perkantoran. Adapun, PT Sampoerna Land memberikan kompensasi Rp723,11 miliar untuk bangun 3 tower atau 840 unit rusun. Sisanya merehab gedung Komisi Pemilihan Umum dan penataan kawasan Kota Tua.
Baca Juga
Dua perusahan lainnya adalah PT Kepland Investama, anak perusahaan Keppel Land Limited. Perusahaan ini menaikkan KLB dari 6,5 ke level 10,35.
Terakhir yaitu PT Putragaya Wahana, pengembang properti yang fokus di pembangunan mixed used yakni pengembang Thamrin Nine yang mengajukan pelampauan KLB dari level 7 ke 9.
"Kami akan mencari lahan lain, karena yang masih bersengketa kami akan lepas. Dalam rapat dengan jajaran Pemprov DKI kami sepakat untuk membeli di luar tanah yang sengketa," ujar Agustino.
Tunggakan Rusun
Agustino menjelaskan kebutuhan rusun di Jakarta saat ini diperkirakan mencapai 20.000 unit yang terdiri dari 9.000 untuk rusun masyarakat umum dan 11.000 untuk masyarakat miskin.
Sementara pembangunan rusun yang ditargetkan rampung sepanjang tahun ini mencapai 4 tower. Untuk mencukupi kebutuhan 20.000 rusun tersebut diharapkan bisa terealisasi pada 2019.
"Ada 4 tower rusun ini dari anggaran secara multiyears. Jumlah unit dan lokasinya saya harus cek lagi," paparnya.
Dia menambahkan saat ini pihaknya tengah fokus untuk menagih tunggakan sewa rusun yang nilainya mencapai Rp26 miliar hingga Juni 2017.
Menurutnya, pihaknya akan memberikan surat peringatan 1 hingga 3 kepada para penyewa rusun yang menunggak. Setelah peringatan ke-3 tidak diindahkan, pihaknya akan menyegel rusun tersebut.
"Kami akan lihat dulu kalau orangnya gak mampu maka akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Bazis. Kalau yang nyewanya orang tua ya tidak bisa dikeluarkan begitu saja," paparnya.
Dihubungi secara terpisah, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Bambang Sugiyono mengatakan pihaknya akan segera mendata masyarakat Jakarta yang tidak mampu membayarkan sewa rusun.
Ada beberapa kebijakan yang akan ditempuh setelah pihaknya mengetahui duduk perkara gagal bayar tunggakan sewa rusun di semua rusun DKI.
Pertama, Pemprov DKI akan memberikan subsidi tambahan dari subsidi sewa yang selama ini diberikan kepada masyarakat penyewa rusun.
Kedua, pihaknya akan memberikan diskon membayar tunggakan sehingga masyarakat yang tidak mampu membayar diperbolehkan bayar separuh dari tunggakan.
"Terakhir kami akan persilahkan warga baru untuk menghuni rusun menggantikan warga yang pura-pura tidak bisa bayar padahal dia mampu," katanya.
