Bisnis.com, JAKARTA- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan segera berkoordinasi dengan Pemkot Bogor terkait penataan transportasi di area Stasiun Bogor seiring kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai lokasi TOD oleh pemerintah.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono menuturkan sistem kawasan terintegrasi di Stasiun Bogor dengan konsep TOD akan membenahi lalulintas di area stasiun yang selama dinilai semrawut.
"Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan Wali Kota Bogor untuk menindaklanjuti penerapan konsep TOD di Stasiun Bogor agar lebih efektif dan efisien," ujarnya kepada Bisnis, Senin (18/9).
Bambang mengatakan pemerintah pusat akan membenahi keseluruhan sistem tranportasi di Kota Bogor untuk mendukung kawasan terpadu dengan sistem transportasi yang terintegrasi di Stasiun Bogor.
Menurutnya, konsep TOD bukan semata hanya pembangunan hunian di area stasiun melainkan menciptakan sistem transit yang terintegrasi antar moda transportasi dan hunian untuk memudahkan mobilitas masyarakat.
"Justru dengan dibangunnya sistem TOD di Kota Bogor semuanya aka lebih efisien dan efektif. Orang akan digampangkan dan dinyamakan karena dari hunian dan transportasi sudah terintegrasi," paparnya.
Baca Juga
Berdasarkan catatan Bisnis, pembangunan TOD di area Stasiun Bogor akan dibangun 1.500 unit hunian vertikal dari delapan menaran terdiri dari area komersial, apartemen, serta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dialokasikan 30%.
Pembangunan kontruksi akan mulai dibangun pada Oktober mendatang oleh pengembang PT Waskita Karya Realty, perusahaan properti milik pemerintah.
TOD merupakan salah satu pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan massal.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengtakan pihaknya telah menyetujui pembangunan TOD di area Stasiun Bogor dengan catatan pemerintah pusat harus membantu percepatan pembangunan sistem transportasi yang tengah dikerjakan Pemkot Bogor.
"Banyak catatan yang kami ajukan ke pemerintah pusat untuk pembangunan TOD di Stasiun Bogor ini yang saya setujui bersama wakil wali kota," paparnya.
Pertama, kata dia, kajian analisis dampak lingkungan lalulintas dan transportasi harus disusun bersama. Kedua, Pemkot Bogor meminta agar pemerintah pusat membangun underpass dan park & ride di kawasan Stasiun Bogor.
Ketiga, pemerintah pusat harus segera melaksanakan percepatan pembangunan Stasiun Sukaresmi, dan keempat yaitu percepatan sistem bus rapid transis atau BRT di Bogor.
"Jika ingin bangun TOD, kawasan stasiun tidak bisa dibiarkan semrawut. Program ini akan mempercepat penataan karena ada akselerasi di semua aspek. Menteri BUMN dan Menhub menhatakan siap," katanya.
Dia memaparkan Kementerian BUMN akan membantu konversi tiga angkot menjadi satu bus Transpakuan khusus koridor menuju Stasiun Bogor sebagai program yang tengah dijalankan Pemkot Bogor saat ini.
Bima menuturkan pihaknya akan segera melakukan ekspose rencana detail kepada publik soal percepatan penataan kawasan tersebut seiring akan dibangun juga proyek rel ganda dari Bogor menuju Sukabumi.
"Minggu depan kami sampaikan ke masyarakat soal karena rencananya tanggal 5 Oktober nanti akan diresmikan pembangunan TOD Stasiun Bogor oleh Presiden," katanya.
