Bisnis.com, JAKARTA- Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan dilantik di Istana Presiden sore hari ini, Senin (16/10/2017) pukul 16.00 WIB.
Kepemimpinan baru Anies-Sandi ini tentu membawa harapan baru bagi segenap lapisan masyarakat Jakarta. Salah satunya adalah dunia pendidikan di Ibu Kota Indonesia ini.
Praktisi Pendidikan sekaligus Pendiri Sekolah Cikal Najelaa Shihab belum lama ini mengutarakan harapannya kepada pemimpin baru Jakarta mengenai dunia pendidikan.
Menurut Najelaa, di Jakarta banyak isu pendidikan yang penting dan menjadi prioritas. Namun, Najelaa menilai program tersebut tidak memiki kemampuan menggerakkan yang cukup besar seperti anggaran perbaikan fasilitas. Sementara itu, tambah Najelaa, anggaran untuk peningktatan kapasitas guru sangat kecil.
"Anggaran untuk peningkatan kapasitas guru berada pada angka 0,45%-0,65 % dari anggaran pendidikan. Selebihnya, dialihkan ke pengadaan fasilitas dan Kartu Jakarta Pintar (KJP), mau ditambah lagi KJP plus," ujar Najelaa beberapa waktu lalu dalam Temu Pendidik Nusantara di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.
Oleh karena itu, di kepimpinan Jakarta yang baru ini, Najelaa berharap pemerintah dapat melihat kembali program prioritas penganggaran pendidikan.
Baca Juga
Salah satu yang layak menjdi prioritas menurut Najelaa adalah pendidikan keluarga sebelum anak-anak masuk sekolah. Menurutnya, banyak anak masuk sekolah yang sulit mengejar ketertinggalan karena pertumbuhan di 5 tahun pertama sangat jelek.
"Dari pada sekadar memperbaiki gedung, sebenarnya untuk mentraining dan mengembangkan kapasitas guru lebih butuh peningkatan anggaran dari yang selama ini dianggarkan," ujarnya.
Kendati demikian, Najelaa menegaskan jika berbicara soal pendidikan, memang bukan tanggung jawab pemerintah saja. Namun, yang tak kalah penting menurutnya adalah pelaksana kebijakan di lapangan.
"Kalau kebijakan kita tidak kekurangan. Setiap tahun ada yang baru. Isunya adalah bagaimana mendorong prakteknya di lapangan agar betul-betul berubah dan itu bukan dari kantor gubernur. Tidak membebani tanggung jawab ke pemerintah saja. Pada akhirnya yang juga menetukan adalah guru dan orang tua," pungkasnya.
