Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana untuk melakukan review ulang ketentuan lelang konsolidasi pengadaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak dapat ikut berpartisipasi.
"Jadi kami sekarang lagi me-review ulang bagaimana ketentuan-ketentuan itu agar bisa berpihak kepada usaha kecil dan usaha menengah," ujarnya di Balai Kota, Senin (23/10/2017).
Menurut Sandiaga, diduga banyak perusahaan besar pemenang lelang konsolidasi justru menjual kontraknya ke perusahaan kecil lainnya. Padahal tujuan dari penyelenggaraan lelang konsolidasi adalah untuk menjaga kualitas proyek dengan standar yang sudah ditentukan.
Pada awalnya lelang konsolidasi dicanangkan pada era Ahok - Djarot tersebut bertujuan untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi dalam pengadaan lelang proyek.
Lelang konsolidasi merupakan penggabungan proyek pembangunan dengan nilai kecil menjadi satu paket dan pengerjaan fisiknya dikerjakan oleh satu kontraktor pemenang lelang.
Baca Juga
Namun Sandiaga mengindikasikan kebijakan lelang konsolidasi tersebut tidak berpihak kepada pengusaha kecil dan menengah.
"Yang mendapatkan ini hanya perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya men-subcontacting ke perusahaan-perusahaan kecil lagi dengan bayaran yang lebih rendah, dengan jangka pembayaran yang lebih lama," tuturnya.
Tindakan tersebut pastinya merugikan bagi pemilik usaha kecil dan menengah serta berisiko terhadap kualitas proyek yang dikerjakan oleh beberapa kontraktor berbeda.
"Komitmen kami adalah tetap untuk menjaga governance dan agar proses pelelangan, proses pengadaan di pemprov itu tetap dalam kategori transparan, akuntabel, dan jauh dari praktik-praktik koruptif," ujarnya.
Sandiaga menjanjikan akan menghadirkan kebijakan baru yang berpihak kepada UMKM tanpa meninggalkan komitmennya untuk menghindari kegiatan yang bersifat koruptif.
Saat ini proses lelang dilakukan melalui sistem digital dan terbuka yakni melalui e-Lelang LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sehingga verifikasi seharusnya dapat dilakukan dengan mudah.
"Malah yang khawatir sekarang kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu men-subconkan ke perusahaan abal-abal. Jadi banyak yang seperti itu. Jadi sangat mudah kok verifikasi, apalagi dengan teknologi dan digital," ujarnya.
