Bisnis.com, JAKARTA--Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi memimpin Jakarta selama hampir tiga minggu lamanya.
Meski belum seumur jagung, perubahan mulai terasa di Balai Kota Jakarta. Pasalnya, gaya kepemimpinan Anies-Sandi bisa dibilang berbeda dengan Gubernur Jakarta sebelumnya, yaitu Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat.
Salah satu perbedaan cara kerja duo Anies-Sandi yaitu terkait keterbukaan informasi.
Contohnya seperti terjadi Kamis (2/11/2017) siang.
Jika melihat jadwal yang dilansir situs www.beritajakarta.id, Gubernur dan Wakil GUbernur dijadwalkan memimpin rapat koordinasi dengan direksi dan komisaris badan usaha milik daerah (BUMD) DKI di Ruang Pola Blok G lantai 2.
Setelah menunggu Anies-Sandi di Ruang Pola untuk meliput jalannya rapat, wartawan justru diminta untuk keluar.
Baca Juga
"Rapatnya tertutup ya, mohon maaf tak bisa diliput," kata salah satu petugas Humas Pemprov DKI, Kamis (2/11/2017).
Selain rapat dengan direksi dan komisaris BUMD, media massa juga tak diperbolehkan meliput rapat pengarahan Gubernur kepada SKPD terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) untuk APBD 2018 yang dilaksanakan Rabu (1/11/2017).
Kebijakan tersebut berbanding 180 derajat jika dibandingkan dengan era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Bukan cuma menyilakan wartawan meliput, Ahok bahkan meminta videografer Berita Jakarta merekam keseluruhan jalannya rapat untuk diunggah di situs www.beritajakarta.id.
Menurut Ahok, langkah itu dilakukan sebagai bentuk transparansi informasi pemerintah kepada warga Jakarta.
Selain akses rapat yang ditutup, Anies-Sandi juga acap enggan menjawab pertanyaan wartawan saat doorstop, khususnya terkait isu sensitif misalnya Reklamasi Teluk Jakarta.
Langkah ini juga diikuti beberapa pejabat atau satuan kerja perangkat daerah DKI Jakarta.
Beberapa SKPD mulai dari Sekretaris Daerah DKI Saefullah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati, Kepala Badan Pajak Edi Sumantri, hingga Kepala Dinas Pariwisata Tinia Budiarti dan pejabat lainnya melakukan hal serupa.
Salah satu contohnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah langsung mengelak ketika ditanya soal kartu Transjakarta gratis untuk buruh bergaji UMP dan saat ditanya soal penataan PKL Tanah Abang.
"Nanti dulu. Besok. Rapatnya sudah. Nanti dulu, sabar. Sama Pak Wagub yang akan sampaikan," ujar Andri di Balai Kota, Kamis (2/11/2017).
Kondisi ini terasa ironis. Pasalnya, baru beberapa hari lalu Anies dan Sandi pernah menyampaikan bahwa hal-hal teknis yang ingin ditanyakan media agar disampaikan langsung kepada SKPD terkait.
Saat dikonfirmasi terkait bungkamnya beberapa SKPD, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak merespons pertanyaan media.
Mantan Menteri Pendidikan tersebut berjalan cepat sambil tersenyum untuk kembali memasuki ruang kerjanya.
Ada apa ya?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
