Bisnis.com, JAKARTA -- Proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018 kembali menjadi sorotan, kali ini terkait anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang diketahui membengkak hingga 12 kali lipat.
Sebelumnya anggaran TGUPP direncanakan hanya sebesar Rp2,35 miliar pada draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI pada Juni 2017 silam.
Namun, berdasarkan data yang dihimpun dari apbd.jakarta.go.id, terdapat peningkatan anggaran TGUPP hingga Rp28,99 miliar di dalam RAPBD 2018.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kenaikan tersebut dikarenakan pihaknya saat ini sedang merencanakan perombakan TGUPP agar nantinya dapat diisi tidak hanya oleh PNS.
"Kita merencanakan untuk menggabungkan TGUPP dengan TWUPP, soalnya secara jumlah justru lebih sedikit dari kemarin. Semua akan kita danai dengan APBD. Yang dikelola Jakarta itu, yang harus dipercepat, besar sekali," ujarnya di Balai Kota, Selasa (21/11/2017).
Menurut Anies langkah tersebut merupakan salah satu sikap good governance yang ingin dirinya aplikasikan di Pemerintah Provinsi DKI dengan mengurangi ketergantungan dengan pihak swasta dan menjalankan praktek tata kelola yang dijalankan dengan transparansi.
Anggota TGUPP yang diketuai oleh Muhammad Yusuf berjumlah 13 orang, jika peleburan tim dilakukan dengan anggota TWUPP (Tim Walikota untuk Percepatan Pembangunan) maka jumlahnya akan bertambah menjadi 45.
"Justru kami yakin dengan cara seperti ini tidak ada ketergantungan kepada pihak swasta untuk membiayai staf gubernur dan staf yang membantu untuk proses pengambilan keputusan," katanya.
Dirinya bersikukuh bahwa dengan menggunakan anggaran di dalam APBD untuk anggota TGUPP akan lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan kejelasannya.
"Kita akan menghentikan praktek-praktek pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu Gubernur. Kalau mereka yang bekerja membantu Gubernur, menyusun kebijakan, membantu percepatan pembangunan justru dibiayai swasta maka potensi ada konflik kepentingan menjadi lebih tinggi," ujarnya.
