Bisnis.com, JAKARTA - Proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tidak pernah luput dari sorotan media dan publik.
Terlebih lagi dengan konsep keterbukaan yang diperkenalkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem e-budgeting sehingga seluruh pihak dapat memantau proses penyusunan APBD. Kali ini dengan adanya kepemimpinan baru, anggaran Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno kembali menarik perhatian publik, bahkan lebih intens dari sebelumnya.
Anies Baswedan mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi keikusertaan masyarakat dalam meneliti satu per satu item di dalam rancangan anggaran.
"Tahun ini kita bersyukur karena jauh lebih banyak yang perhatikan. Kelihatan tuh banyak sekali ada alamat yang enggak cocok, ada kegiatan yang ngga cocok," ujarnya di Balai Kota, Sabtu (27/11/2017).
Anies membandingkan dengan proses penyusunan anggaran sebelumnya yang menurutnya kurang diperhatikan, sehingga banyak detil yang terlewat. Dia menyebut proses penyusunan anggaran untuk 2018 akan jauh lebih teliti.
"Saya merasa bersyukur sekali bahwa saya dibantu dalam menjalankan amanat ini. Alhamdulillah ada ribuan pasang mata yang ternyata ikut memperhatikan, ikut mencari di mana hal-hal yang tidak tepat," tutur Anies.
Baca Juga
Sebelumnya, terdapat beberapa komponen di dalam RAPBD 2018 sempat menjadi perbincangan di media antara lain soal anggaran Rp7,9 triliun untuk pelaksanaan program kerja Anies-Sandi. Selain itu, berita terkait anggaran senilai Rp28 miliar yang diperuntukkan sebagai sumber pendanaan 73 anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.
Baru-baru ini komponen dana hibah juga kembali menarik perhatian media sejak diketemukannya sejumlah penambahan dana yang cukup signifikan serta adanya bukti ketidakcocokan nomenklatur penerima dana hibah dengan identitas penerima.
