Pemprov DKI dan Temasek Bahas Kebijakan Transportasi, 2018 DKI Akan Pakai ERP

Temasek Foundation International (TF Intl) dan Center for Liveable Cities (CLC) Singapura bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta dan Institut Properti Jakarta (JPI), mengadakan lokakarya mengenai kebijakan transportasi.
Nirmala Aninda | 28 November 2017 12:48 WIB
Jalan berbayar (ERP) di Singapura - wikipedia

Bisnis.com, JAKARTA -- Temasek Foundation International (TF Intl) dan Center for Liveable Cities (CLC) Singapura bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jakarta dan Institut Properti Jakarta (JPI), mengadakan lokakarya mengenai kebijakan transportasi.

Lokakarya ini merupakan landasan kolaborasi bagi perwakilan dari Singapura dan Jakarta untuk berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai solusi perkotaan yang berkelanjutan, khususnya tantangan transportasi perkotaan.

Nantinya Pemprov DKI Jakarta akan saling berbagi informasi dengan Singapura terkait proyek transportasi dan rencana aksi Jakarta, berbagi pengalaman dan pertukaran pelatihan, serta mengadakan diskusi mendalam tentang topik seperti nilai kemacetan dan kalkulasi harga.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan lokakarya tersebut akan berfokus pada penerapan electronic road pricing (ERP) atau yang juga dikenal sebagi conjuction charges.

"Tahun lalu sudah digagas dan tahun ini kita follow up lagi. Ini adalah pelatihan untuk mempersiapkan diri pada 2018, kita akan menerapkan ERP," ujarnya di Balai Kota, Selasa, (28/11/2017).

Sandiaga menuturkan pengadaan lelang akan diselesaikan pada tahun yang sama dengan harapan ERP dapat dilaksanakan menggunakan teknologi mutakhir yang dapat bertahan hingga setidaknya dua dekade.

Singapura telah menerapkan konsep ERP sejak tahun 1974 sehingga DKI Jakarta diharapkan dapat menggunakan pengalaman tersebut sebagai referensi implementasi.

"Kerjasama ini sekarang dalam bentuk series of workshop. Dari Pemprov juga sudah ada yang dikirim ke Singapura untuk melihat penerapan ERP di sana," tuturnya.

Sandiaga menambahkan adanya kemungkinan kendaraan roda dua juga termasuk dalam objek ERP. "Karena ada tiga juta lebih motor di Jakarta, [tantangannya] bagaimana ERP ini juga bisa memasukkan motor sebagai salah satu yang dikenakan biaya ERP," ujarnya.

Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar menuturkan sebagai Ibukota yang sudah memiliki pengalaman manajemen lalu lintas selama 40 tahun, diharapkan pengalaman yang dibagi dengan DKI Jakarta dapat bermanfaat.

"Kami tidak berfikir bisa dijadikan role model karena konteksnya [kebutuhan transportasi dan lalu lintas] berbeda. Yang penting kami bisa saling belajar, saling tukar pengalaman," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pemprov dki

Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top