Bisnis.com, JAKARTA--Pemprov DKI berencana menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk program DP Rp0.
Jika memanfaatkan skema tersebut, maka bunga kredit Perumahan rakyat (KPR) ditetapkan 5% saja dengan lama tenor mulai 5-20 tahun. Persentase bunga tersebut lebih murah dibandingkan bunga KPR pada umumnya yang dipatok di atas 8% per tahun.
Meski demikian, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Agustino belum bisa memastikan apakah pemerintah pusat atau Pemprov DKI yang bertanggung jawab memberikan subsidi agar bunga flat 5%.
"Itu belum bisa saya jawab. Yang jelas kebijakan FLPP itu 5%," katanya di Balai Kota hari ini Rabu (14/3/2018).
Dia menuturkan Pemprov DKI saat ini masih menggodok kebijakan teknis, termasuk skema pinjaman pojok dan bunga, yang harus dibayar oleh konsumen.
Menurutnya, hal itu akan dibahas ketika badan layanan umum daerah (BLUD) DP Rp0 yang ditargetkan terbentuk bulan depan.
Meski belum ada kepastian soal subsidi bunga KPR, Agustino mengatakan pemerintah siap menyediakan dana untuk menalangi uang muka. Sumber dananya bisa didapat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI atau pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan (PPDPP).
"Dana talangan bisa dari pemerintah pusat atau Pemprov DKI. Nanti akan digodog," imbuhnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan dana talangan tersebut belum dianggarkan di APBD Perubahan 2018 yang tengah diproses oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Pasalnya, pembangunan rusun DP Rp0 di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur baru selesai 1,5 tahun lagi.
"Kalau ternyata dibutuhkan, kami bisa anggarkan," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
