Bisnis.com, JAKARTA--Anggota Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Merry Hotman melontarkan kritik terkait kebijakan program Rumah DP Rp0 yang ditawarkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Dia menilai ketidakjelasan skema pembiayaan dan tidak adanya subsidi uang muka (down payment/DP) akan menjadi perhatian publik.
"Kami juga baru tahu ternyata bukan DP Rp0. Tidak ada subsidi karena itu [DP] ditalangin oleh Pemprov DKI. Ini akan jadi bom waktu buat Anies-Sandi," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Senin (16/4/2018).
Merry pun mempertanyakan soal bagaimana cara konsumen mengembalikan dana talangan yang digelontorkan untuk program tersebut.
Pasalnya, hingga saat ini Anies-Sandi belum juga merilis aturan main berupa Peraturan Gubernur (Pergub) untuk program Rumah DP Rp0.
Padahal, lanjutnya, warga sangat menanti-nanti untuk segera memiliki hunian rumah susun sederhana milik (rusunami) yang tengah dibangun oleh PD Pembangunan Sarana Jaya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Baca Juga
Aturan main tersebut, lanjutnya, sangat penting untuk memberikan kepastian kepada konsumen. Jangan sampai karena ketidakjelasan tersebut justru merugikan warga yang ingin punya rumah sendiri.
"Kalau warga enggak bisa bayar gimana? Jangan sampai ujung-ujungnya mereka diusir oleh Satpol PP, lho. Pemerintah harus beri kepastian dan perlindungan untuk konsumen," imbuhnya.
Seperti diketahui, peletakan batu pertama (groundbreaking) rumah DP 0 rupiah dilakukan pada Januari 2018 di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Untuk tahap awal, PD Pembangunan Sarana Jaya membangun 703 unit hunian yang terdiri dari 513 unit tipe 36 seharga Rp320 juta dan 190 unit tipe 21 yang dibanderol dengan harga Rp185 juta.
Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengatakan Pemprov DKI akan menerbitkan dua Pergub program DP Rp0, yaitu soal unit pelaksana teknis (UPT) dan pembiayaan.
Namun, aturan tersebut belum juga diteken oleh Gubernur Anies hingga saat ini.
