Pemprov DKI Dikritik soal Pemanfaatan Dana Penjualan Saham Delta

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan hasil penjualan sahamnya di PT Delta Djakarta Tbk (Delta) untuk deposito atau investasi di sektor lain menuai kritik analis.
Regi Yanuar Widhia Dinnata | 17 Juli 2018 01:51 WIB
Produk PT Delta Djakarta Tbk - bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan hasil penjualan sahamnya di PT Delta Djakarta Tbk (Delta) untuk deposito atau investasi di sektor lain menuai kritik analis.

Seperti diketahui, Pemprov DKI menyediakan opsi berupa mendepositokan uang hasil penjualan saham Delta. Menurut perkiraan Pemprov DKI hasil deposito tersebut dapat mencapai hingga Rp50 miliar per tahun dengan catatan saham terjual sekitar Rp1 triliun. Hal ini dianggap lebih besar dibandingkan dengan deviden Delta kepada Pemprov DKI kini yang mencapai sekitar Rp40 miliar per tahun.

Kepala Riset Koneksi Capital Alfred Nainggolan menjelaskan bahwa bunga deposito tertinggi yang ditawarkan suatu bank saat ini sebesar 5% per tahun dari uang setoran. Akan tetapi, besaran bunga ini tidak mutlak di setiap bank karena memiliki kebijakan masing-masing. Artinya besar kecil bunga yang didapatkan tergantung bank terpilih.

Dia membenarkan bahwa menurut perhitungan matematika secara kasar hasil yang didapatkan Pemprov DKI sebesar Rp50 miliar per tahun. Kendati demikian, Pemprov DKI belum memperhitungkan pajak dan potongan-potongan lainnya yang diberikan terhadap deposito dengan jumlah tersebut.

"Sebenarnya di sana kelihatan jika deviden tidak berbeda jauh dengan [hasil] deposito. Jadi buat apa menjual Delta," kata Alfred kepada Bisnis, Senin (16/7/2018).

Menurutnya, keuntungan dari sistem deposito ini tidak terlalu besar. Kendati terbilang tumbuh namun grafiknya landai. Hal ini berbanding terbalik bila mempertahankan Delta. Bisnis Delta memiliki kemungkinan besar untuk terus bertumbuh karena tren industri minuman selalu naik setiap tahun.

"[Jika mempertahankan Delta] ada pertumbuhan saham atau capital gain. Jika deposito tidak ada capital gain hanya berkutat di senilai Rp1 triliun," ujarnya.

Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa rencana Pemprov DKI akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan investasi yang menguntungkan serupa dengan Delta. Seperti diketahui, investasi yang bisa dipilih oleh Pemprov, yaitu investasi aset dan investasi finansial.

Adapun investasi aset seperti menggunakan uang hasil penjualan saham ini untuk berbagai proyek pembangunan di Jakarta. Sedangkan, dia mencontohkan investasi finansial semisal menggunakan uang tersebut untuk membeli saham di sektor lain.

"Dengan uang senilai Rp1 triliun ini belum tentu mendapatkan penguasaan saham yang sama ketika di Delta sekitar 25%," ungkapnya.

Alfred mengingatkan juga bahwa hasil investasi finansial ini belum tentu langsung mendapatkan keuntungan. "Semakin besar investasinya, return on equity [ROE] semakin susah," jelasnya.

Tag : pemprov dki, Delta Jakarta
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top