Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPRD Jakarta Fraksi Partai Golkar Yudhistira Hermawan mengkritik program Rumah DP Rp0 yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno.
Menurutnya, program pemenuhan rumah murah bagi warga tersebut tak jelas realisasinya saat ini.
"Lihat aja ada enggak progres Rumah DP Rp0? Ya, kalau belum terealisasi kan namanya omong doang," katanya di Gedung DPRD DKI, Kamis (13/9/2018).
Yudhistira juga mempertanyakan terkait persyaratan kepemilikan dari rumah DP Rp0 tersebut. Menurutnya, kepemilikan unit rumah susun sederhana milik (rusunami) tersebut diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas, karena salah satu persyaratan dari DP Rp0 kan warga yang berpenghasilan mulai dari Rp7 juta. Padahal, justru kalangan menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian.
"Pertanyaan saya, apa benar warga miskin Jakarta pendapatannya bisa sampai Rp7 juta ke atas per bulan? Jadi atas dasar itulah saya katakan bohong kalau rumah DP Rp0 itu khusus untuk warga miskin di Jakarta," jelasnya.
Karena itu, Yudhistira mengusulkan agar Pemprov DKI tidak hanya fokus pada pengadaan rumah DP Rp0 untuk warga. Menurutnya, hunian untuk warga miskin Jakarta konsepnya tetap rusun sewa (rusunawa). Pasalnya, untuk warga Jakarta yang tak mampu itu bukan pada persoalan kepemilikan melainkan pada persoalan hunian yang layak.
"Kalau buat rakyat miskin rusunawa solusinya. Jangan sampai tidak diteruskan pembangunan rusunawa," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan menangkis anggapan bahwa program unggulan tersebut tak berjalan karena telah ditinggalkan inisiatornya. Terutama Rumah DP Rp0.
"Jalan terus kok. Begini, kalau tidak ada berita bukan berarti tidak ada pergerakan," katanya di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (6/9/2018).
Dia mengatakan saat ini memang dia maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memang tidak pernah mengumumkan progres pembangunan proyek perdana DP Rp0 yang ada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Proyek yang diberi nama "Klapa Village" tersebut digarap oleh BUMD DKI PD Pembangunan Sarana Jaya.
"Justru kalau kita banyak berkabar, apa yang dikerjakan? Itu jalan terus," ungkapnya.
Mantan Menteri Pendidikan itu meminta semua pihak tak perlu khawatir karena DP Rp0 merupakan program prioritas. Dia juga menginstruksikan agar warga tidak mendebat kinerja Pemprov DKI.
Meskipun, hingga saat ini banyak pihak mempertanyakan sistem subsidi DP dan proses penjualan unit Klapa Village. Pasalnya, Anies tak kunjung menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur segala jenis finansial, termasuk kredit kepemilikan rumah dan pihak mana saja yang dapat memilikinya.
Anies memastikan program DP Rp0 dapat direalisasikan karena berdasarkan pengalaman pribadinya.
Seperti diketahui, Groundbreaking DP Rp0 dilakukan di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada 18 Januari silam. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa.
