Bisnis.com, JAKARTA—Fraksi PDI Perjuangan mengkritisi minimnya realisasi setoran dividen dari badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Anggota Fraksi PDIP DKI Januarius Iljas Purwanto mengatakan jumlah dividen yang diterima Pemprov DKI berbading terbalik dengan penyertaan modal daerah (PMD) untuk perusahaan daerah.
"Setoran dividen BUMD per 30 Juni baru 0,04% atau Rp218 juta dari Rp539 miliar," katanya dalam Rapat Paripurna perihal penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD DKI 2018, Rabu (26/9/2018).
Dia menuturkan jumlah PMD pada APBD Penetapan 2018 mencapai Rp5,91 triliun. Jika mengacu pada realisasi hingga semester I/2018, serapan PMD yang dilakukan oleh BUMD baru berkisar 22,1% atau Rp953 miliar.
Menurutnya, Pemprov DKI tidak boleh tinggal diam dan harus mengecek progres bisnis dari masing-masing BUMD. Dia pun mempertanyakan alasan dibalik sedikitnya jumlah keuntungan yang diberikan perusahaan daerah.
"Apa permasalahan sebenarnya? Apakah karena belum selesai diaudit atau belum ada pengesahan dari komisaris dan gubernur?" ungkapnya.
Fraksi PDIP berharap agar direksi BUMD segera mengubah kinerja ke arah lebih baik. Dia juga meminta Pemprov DKI mengevaluasi manajemen.
Bukan sekadar bongkar pasang direksi atau komisaris, tetapi manajerial perusahaan daerah secara keseluruhan. Melihat realisasi tersebut, Januarius juga meminta agar Pemprov DKI tidak mengeksekusi pelepasan saham PT Delta Djakarta Tbk.
"Kami menilai saham Pemprov DKI di Delta Djakarta belum perlu dialihkan," ucapnya.
Seperti diketahui, Pimpinan dan Anggota Banggar akhirnya meloloskan PMD lima BUMD di APBD Perubahan 2018, yaitu MRT Jakarta sebesar Rp3,6 triliun, Sarana Jaya Rp935 miliar, PAL Jaya Rp235 miliar, Pasar Jaya Rp166,6 miliar, dan Dharma Jaya Rp79,4 miliar.
Sementara itu, eksekutif dan legislatif sepakat mencoret suntikan modal untuk tiga perusahaan daerah, yaitu Jakpro sebesar Rp2,3 triliun, PAM Jaya Rp1,2 triliun, dan Food Station Tjipinang Rp85,5 miliar.
