Bisnis.com, TANGERANG – Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menargetkan pada 2019 daerah setempat sudah menjadi Kota Lengkap Sertifikat.
"Untuk mewujudkan hal itu, saya meminta persoalan tanah yang menjadi polemik di masyarakat termasuk pemerintah, segera diselesaikan oleh BPN Kota Tangerang. Kita ingin 2019 Kota Tangerang sebagai kota yang lengkap sertifikat," ujarnya di Tangerang, Banten, Rabu (31/10/2018).
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh BPN Kota Tangerang, ada 70.000 lebih bidang tanah di Kota Tangerang, namun yang siap dikeluarkan sertifikatnya hanya 8.000 persil.
"Kenapa masalahnya. Apakah kelengkapan yang kurang atau apa, sekarang kan dipermudah syaratnya makanya kita undang BPN," kata Arief.
Masalah kelengkapan memang menjadi masalah terbesar. Persyaratan yang dahulu banyak sekarang diringkas dan dipermudah yang disatu sisi menimbulkan masalah lain.
Untuk itu, Arief mengingatkan agar jangan sampai ada masalah hukum di kemudian hari. "Ini jadi kekhawatiran teman-teman. Sekarang lurah suruh buat surat keterangan sendiri, makanya kita ingin ada kepastian hukum. Bagaimana lurah saat membuat suket itu ketentuannya seperti apa harus jelas. Ya sesuai dengan ketentuan kalau tidak ada pungutan, yang diada-adakan. Jangan mengambil pungutan di luar ketentuan," paparnya.
Pemkot Tangerang juga telah menyetujui PBB dan BPHTB bisa terutang. "Kita approve untuk pajak dan BPHTB bisa terutang, artinya bisa bayar dicicil," lanjutnya.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Banten Andi Tenri Abeng mengatakan sudah memenuhi pengukuran sesuai target, yaitu 400.000 bidang.
"Kalau dari target pengukuran sudah terpenuhi ke pusat, tapi proses penerbitan sertifikatnya yang belum tercapai, makanya ini yang kita kejar," ujarnya.
