Sempat Menolak, DPRD DKI Akhirnya Setujui Jakpro Bangun Stadion BMW

Pemprov DKI akhirnya menyetujui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun Stadion BMW di Jakarta Utara.
Feni Freycinetia Fitriani | 26 November 2018 20:28 WIB
Taman BMW - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Pemprov DKI akhirnya menyetujui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun Stadion BMW di Jakarta Utara.

Keputusan tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Triwisaksana untuk disepakati dalam rapat Badan Anggaran terkait pembahasan rancangan APBD DKI 2019.

"Jadi, kita sepakati anggaran pembangunan untuk Stadion BMW sebesar Rp400 miliar di APBD 2019. Setuju ya?" katanya sambil mengetuk palu tiga kali di dalam Gedung DPRD DKI, Senin (26/11/2018).

Pembahasan pengajuan penyertaan modal daerah (PMD) untuk Jakpro berlangsung alot. Awalnya, Dirut PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto memaparkan dana yang dibutuhkan untuk membangun stadion sepak bola bagi klub Persija Jakarta sebesar Rp4,5 triliun.

Sementara itu, Jakpro memerlukan dana Rp1,6 triliun untuk persiapan studi kelayakan (feasibility study) dan basic engineering design yang dikerjakan selama 2019.

Mengacu pada arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dia menuturkan Jakpro tak hanya membangun stadion sepak bola bertaraf internasional. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun lapangan untuk latihan sekaligus asrama bagi 100 pemain Persija di Pulomas, Jakarta Timur. Lahan tersebut berada di arena bekas arena pacuan kuda.

"Investasi Rp4,5 triliun untuk biaya pembangunan untuk 3 tahun hingga 2021. Kami juga akan siapkan semua DED [detail engineering design] termasuk dokumen-dokumen untuk proses tender. Cukup mahal," jelas Triwisaksana .

Anggota Banggar sekaligus Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta Bestari Barus menolak keras permintaan Jakpro sebesar Rp1,6 triliun untuk membangun Stadion BMW.

Menurutnya, Jakpro seharusnya bisa berhemat atau membuat anggaran lebih efisien karena pada tahap awal hanya fokus pada tahap perencanaan desain.

"Saya kira ini kebanyakan. Drop dulu sajalah. Apalagi sekarang rancangan APBD DKI defisit sampai Rp10 triliun," ungkapnya.

Bestari juga meminta agar Jakpro menghitung ulang kebutuhan untuk pembangunan Stadion BMW dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia di kas pemerintah. Dia juga menyarankan agar BUMD DKI tersebut menunggu hingga APBD Perubahan 2019.

"Kan nanti ada hitungan baru setelah LHP [Laporan Hasil Pemeriksaan] BPK. Di sana perhitungan soal Silpa [sisa lebih perhitungan anggaran]," ujarnya.

Menggapi hal itu, Dwi Wahyu setuju dengan keputusan rapat Banggar DPRD DKI. "Berhubung defisit, kami akan rasionalisasi anggaran. Semuanya disesuaikan dengan Pak Gubernur dan Sekda DKI,"  ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta DPRD DKI Jakarta mendukung program-program yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat.

Salah satu caranya yakni dengan menyetujui PMD sebesar Rp1,6 triliun yang diajukan Jakpro pada APBD DKI Jakarta 2019 untuk membangun stadion internasional di Taman BMW, Jakarta Utara.

Untuk menyetujui PMD tersebut, DPRD DKI Jakarta harus membahas revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 yang diajukan Jakpro untuk menaikkan modal dasar dari Rp10 triliun menjadi Rp30 triliun.

Anies berkeras menugaskan Jakpro untuk membangun Stadion BMW. Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak menyetujui rencana itu. Pasalnya, Prasetio meminta pembangunan Stadion BMW dialihkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta agar tarif sewa stadion BMW lebih murah.

Beri Jakpro Kesempatan

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan sepakat dengan keputusan Badan Anggaran (Banggar) memberikan anggaran sebesar Rp400 miliar kepada PT Jakarta Propertindo untuk membangun Stadion Taman BMW.

"Setelah melalui pertimbangan dan pembahasan di Banggar, saya memberikan kesempatan kepada Jakpro untuk membangun Stadion BMW," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut merupakan salah satu orang yang sangat vokal menolak stadion untuk klub sepak bola Persija jika dibangun oleh Jakpro.

Dia meminta agar pembangunan Stadion BMW bukan penugasan ke BUMD, tetapi dialihkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Alasannya agar tarif sewa stadion BMW lebih murah untuk masyarakat.

Bukan itu saja, Pras menilai kondisi manajemen Jakpro saat ini sangat berantakan. Perusahaan daerah yang bergerak di bidang properti dan utilitas tersebut dicurigai kerap "memarkir" dana penyertaan modal daerah (PMD) di bank dan tak membelanjakannya untuk proyek penugasan.

Meski demikian, dia berjanji tidak mempersulit pemberian anggaran untuk pembangunan stadion BMW.

"Anggaran sudah disepakati Rp400 miliar. Jakpro jangan keenakan, saya dan DPRD DKI akan menjalankan fungsi pengawasan secara  maksimal," jelasnya.

Tag : jakpro, persija, taman bmw
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top