Bisnis.com, JAKARTA–Banyaknya pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt) kepala dinas SKPD DKI Jakarta disebut mempengaruhi kinerja serapan anggaran DKI Jakarta tahun 2018.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menyebutkan SKPD seharusnya tetap bisa menyerap anggaran secara maksimal meskipun dipimpin oleh Plt. karena programnya sudah ditetapkan.
Namun, di satu sisi Plt dinilai cenderung takut untuk mengambil keputusan. "Ini yang harus dihilangkan, kalau ketakutan konsekuensinya dia tidak bisa mengerjakan program," kata Taufik pada Kamis (20/12/2018).
Untuk diketahui, serapan anggaran per 20 November 2018 sudah mencapai 70%. Taufik pun menilai angka tersebut sudah cukup bagus.
Namun, di satu sisi dirinya menekankan agar prosedur pembayaran dilaksanakan dengan benar dan mendorong SKPD untuk memulai lelang sejak awal tahun. "Bagi semua SKPD, mestinya dari awal sudah mempersiapkan diri. Lelang dari awal, jangan lelang di tengah," imbuh Taufik.
Di lain pihak, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya mengukur kinerja SKPD berdasarkan pekerjaan yang dituntaskan, bukan serapan anggarannya.
Anies meyakinkan pekerjaan dan pembayaran yang dilakukan sudah terencana sejak awal tahun sehingga tidak ada pembayaran-pembayaran yang dilakukan secara serampangan.
"Kalau di pemerintahan tidak bisa serampangan, pemerintahan itu melaksanakan yang direncanakan. Jadi kalau tidak direncanakan tidak bisa dilaksanakan," tutur Anies.
Anies mengatakan di tahun depan Pemprov DKI Jakarta akan memulai pekerjaan sedari awal sehingga tidak ada pembayaran yang menumpuk di belakang.
"Mulai tahun depan semua yang bisa dikerjakan awal, dikerjakan awal. Kalau tidak di kerjakan awal nanti ada sanksinya. Saya ingin pekerjaan jalan dengan pembayaran tidak terlalu jauh, itu salah satu," kata Anies menerangkan.
