Bisnis.com, JAKARTA–Kurangnya koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta DPRD DKI Jakarta sebabkan serapan anggaran 2018 tidak maksimal.
SKPD di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta dipandang kurang maksimal dalam berkoordinasi dengan mitra komisi di DPRD DKI Jakarta, sedangkan anggota dewan juga tidak memaksimalkan fungsi pengawasan yang mereka miliki.
"Pemprov DKI Jakarta memiliki jajaran SKPD sehingga tidak harus selalu gubernur yang beromunikasi dengan komisi terkait, di sisi lain juga dewan tidak harus hanya menunggu ketika ada rapat-rapat yg formal untuk melakukan pengawasan," kata peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Ibeth Koesrini pada Rabu (2/1/2018).
Banyaknya pejabat pelaksana tugas (Plt) yang mengepalai SKPD dipandang menyebabkan kurang maksimalnya komunikasi antara SKPD dengan komisi terkait.
Adapun DPRD seharusnya memiliki inisiatif untuk melakukan sidak ke SKPD ataupun pusat-pusat pelayanan publik agar fungsi pengawasannya lebih maksimal.
"Menurut saya anggota dewan yang mencalonkan diri lagi itu harusnya fungsi representasinya mulai jalan lagi karena kalau kita lihat yang selalu bersuara itu paling 5 orang anggota dewan yang berbicara," kata Ibeth.
Anggota dewan pun juga sering mengeluarkan pernyataan tentang temuan di Pemprov DKI Jakarta yang tidak jelas sumbernya dan tidak mendetail dalam menjabarkan masalah yang mereka soroti.
Di sisi lain, anggota dewan pun tidak melakukan tindakan apa-apa ketika Pemprov DKI Jakarta menghilangkan jabatan staf ahli bagi masing-masing anggota dewan.
"Itu dewan diam saja padahal tidak semua dewan menguasai bidangnya sehingga dibutuhkan staf ahli. Itu yang sangat disayangkan padahal mereka perlu pendalaman untuk melakukan kontrol atas eksekutif," kata Ibeth.
