Bisnis.com, JAKARTA– PD Sarana Jaya dan Ombudsman RI Perwakilan DKI Jakarta membuka kemungkinan untuk menambahkan akses dari atas Skybridge Tanah Abang menuju pasar-pasar di bawah skybridge yang terletak di Jl. Jatibaru.
Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan menerangkan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk membangun tangga ataupun lift yang menghubungkan skybridge dengan pasar-pasar di Jl. Jatibaru.
"Saat ini skybridge utamanya adalah untuk integrasi antarmoda transportasi yang dilengkapi fasilitas untuk berdagang," terang Yoory pada Minggu (20/1/2019).
Untuk diketahui, berdasarkan pantauan Bisnis di pasar-pasar Jl. Jatibaru, pedagang-pedagang banyak mengeluhkan penurunan omzet sejak beroperasinya skybridge pada Desember 2018 dan menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menambahkan tangga dan lift menuju pasar-pasar yang dimaksud.
Di lain pihak, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho juga menyebutkan bahwa ide penyediaan akses menuju pasar-pasar di Jl. Jatibaru bisa didiskusikan bersama dengan Pemprov DKI Jakarta dan pihaknya terbuka untuk memfasilitasi diskusi tersebut.
"Harapannya memang skybridge ini diperluas. Jadi nanti di bawah jalan dan di atas tempat PKL dengan akses ke semua pasar yang dilintasi," kata Teguh kepada Bisnis pada Minggu (20/1/2019).
Untuk diketahui, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya merupakan pihak yang pada bulan Desember 2018 mengevaluasi sarana dan prasarana skybridge sebelum skybridge mulai beroperasi.
Teguh pun menerangkan bahwa fungsi utama skybridge adalah untuk mengembalikan fungsi trotoar dan jalan dengan menempatkan PKL di kawasan-kawasan yang representatif dan terkontrol serta mengembalikan pengelolaan Tanah Abang dari preman ke Pemprov DKI Jakarta.
Namun, Teguh pun menambahkan bahwa setiap solusi yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI tidak akan mampu memuaskan semua pihak.
"Kalau harapannya omzet sama dan mereka pindah ke bawah lagi maka penataan kawasan Tanah Abang tidak akan pernah terjadi," kata Teguh.
Hal yang sama sebelumnya juga sempat diutarakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pasca terjadinya bentrok antara PKL Tanah Abang dengan Satpol PP yang hendak menertibkan PKL pada Kamis (17/1/2019).
"Ketika skybridge itu dibangun ada kesepakatan jumlahnya. Kesepakatan itu bersama dengan Ombudsman dan itu yang harus dihargai. Kalau itu tidak dihargai, selalu ada yang merasa kurang ya memang tempatnya akan terus kurang kalau cuma pakai itu," kata Anies pada Kamis (17/1/2019).
Di lain pihak, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebutkan bahwa bentrok antara PKL dengan Satpol PP disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial dari PKL-PKL yang tidak mendapatkan kios di atas skybridge.
"Kita harus evaluasi dalam diri kita sendiri dulu, mengapa itu bisa terjadi? Karena pendataan tidak jelas, karena konsep penanganan persoalan Tanah Abang tidak baik," kata Gembong pada Jumat (18/1/2019).
