Program JakLingko Ditolak Organda, Ini Kata Pengamat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta melakukan pendekatan berbeda dalam menyelesaikan permasalahan kemacetan di wilayah Ibukota, sebab DKI Jakarta tidak berdiri sendiri dan mesti terintegrasi dengan daerah penyangganya yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Rinaldi Mohammad Azka | 29 Januari 2019 12:03 WIB
Pemkot Bekasi uji Coba Transpatriot, bus yang terintegrasi Transjakarta di Bekasi. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA-Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan menuturkan pendekatan pembangunan layanan transportasi di Jakarta tidak bisa hanya melihat kebutuhan Jakarta saja, tetapi harus terintegrasi sebagai tranaportasi Jabodetabek. 

"Berangkat dari kondisi dan kebutuhan sistem integrasi transportasi umum di Jabodetabek maka seharusnya gubernur Jakarta, Anies Baswedan bekerja sama dengan Badan Pengeola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan para pengusaha angkutan umum darat agar dapat dibangun akses mudah ke transportasi umum di Jabodetabek bukan hanya untuk Jakarta," ungkapnya, Selasa (29/1/2019).

Menurutnya, kemacetan yang terjadi di Jakarta bukan hanya berasal dari Jakarta tetapi juga dari perjalanan kendaraan pribadi dari kota sekitarnya. Dengan demikian, integrasinya pun tidak hanya terfokus di Jakarta saja tetapi juga melibatkan kota lain di sekitarnya dan menjadi Jabodetabek. 

Pemerintah pusat lanjutnya, dalam hal ini melalui BPTJ sudah memiliki rencana program penataan integrasi transportasi Jabodetabek. Rencana itu dituangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018 --2029. 

"Dikatakan dalam Perpres 55/2018 bahwa sistem transportasi wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional," jelasnya. 

Artinya, peningkatan pelayanan, konektivitas, dan mobilitas harian orang dan barang di wilayah Jabodetabek memerlukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi sistem transportasi yang terintegrasi,.

Selain itu harus efektif, efisien, dan terjangkau oleh masyarakat dengan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan.

Sebelumnya, Program JakLingko dari Pemprov DKI Jakarta ditolak oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan para pengusaha. 

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top