Bisnis.com, JAKARTA–Pasca kunjungan PKS ke kantor Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Nasdem meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki kinerja dalam penerapan kebijakan.
Ketua Fraksi Nasrem Bestari Barus menyoroti dua hal yang menurutnya masih kurang dari Pemprov DKI Jakarta yaitu tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan banyaknya kebijakan yang menurutnya belum menyasar masyarakat kelas bawah.
Untuk diketahui, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBD 2018 adalah sebesar Rp12,1 triliun.
Menurut Bestari, SiLPA yang rendah menandakan kinerja yanh baik karena kepala daerah itu dinilai berhasil terutama dari SiLPA-nya.
Selain SiLPA, Bestari juga menanggap Pemprov DKI Jakarta lebih menyibukkan diri untuk membangun infrastruktur-infrastruktur yang ikonik tetapi tidak memikirkan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat kelas bawah.
"Pemerintah daerah perlu memperhatikan yang namanya kebutuhan PAUD, posyandu, pos lansia dan sebagainya. Masa pos lansia tidak punya yang namanya alat tensi sementara SiLPA-nya 12 triliun," tutur Bestari pada Selasa (29/1/2019).
Baca Juga
Selain itu, Bestari juga menyoroti banyaknya SKPD-SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dikepalai oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian atas bidang tersebut.
Oleh karena itu menurutnya kursi kepala dinas harus diisi oleh orang yang kompeten dan membidangi aspek tersebut sehingga serapan anggaran bisa maksimal.
"Kita doakan juga gubernur cepat belajar, kalau tida dia bakal kita ajari lagi untuk menghabiskan anggaran," tandasnya.
