Ramadan & Lebaran, Pemprov DKI Jamin Stabilitas Harga & Pasokan Pangan

Pemprov DKI Jakarta menjamin stabilitas harga dan pasokan pangan terjamin selama Ramadan dan Idulfitri 2019.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 29 April 2019  |  20:46 WIB
Ramadan & Lebaran, Pemprov DKI Jamin Stabilitas Harga & Pasokan Pangan
Ilustrasi pekerja memikul karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (19/1). - Antara/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta menjamin stabilitas harga dan pasokan pangan terjamin selama Ramadan dan Idulfitri 2019.

"Kita menyatakan aman karena semua stok kita sudah surplus kecuali bawang putih yang agak tipis," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Darjamuni pada Senin (29/4/2019).

PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya, dan PD Pasar Jaya selaku BUMD di bidang pangan pun akan mengambil langkah melalui kontrol pasokan pangan, menjaga ketersediaan stok, serta penyelenggaraan pasar murah.

Darjamuni mengutarakan Food Station selaku BUMD yang bergerak di sektor hulu pun menyiapkan 20.000 ton beras yang disuplai Bulog, 1.000 ton telur ayam, 1.000 ton ikan kembung, 500 ton tepung terigu, 600 ton gula pasir, dan 2,4 juta liter susu untuk memenuhi kebutuhan saat Ramadan dan Idulfitri.

Mengenai stok beras, Wakil Kepala Bulog Divisi DKI Jakarta dan Banten Tommy Despalingga mengatakan stok beras yang ada di gudang bulog saat ini mencapai 260.000 ton dan cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk 3 hingga 4 bulan ke depan.

"Kita punya stok daging kerbau beku, minyak goreng, terigu, gula pasir yang diperkirakan untuk menghadapi puasa dan Lebaran itu aman dan akan terus kita tambah pasokannya dari daerah-daerah yang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari," ujar Tommy.

Di lain pihak, PD Dharma Jaya selaku BUMD penyuplai daging pun menyiapkan 1.080 ton daging sapi dan 1.000 ton daging ayam.

Seluruh stok pangan yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta pun diklaim aman untuk memenuhi permintaan masyarakat yang diprediksi meningkat 10% pada Ramadan dan Idulfitri.

Mengenai pasokan bawang putih, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya sudah mengajukan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian sebanyak 20.000 ton.

Pada tahun sebelumnya, Arief mengatakan pihaknya sudah pernah mendapatkan RIPH untuk komoditas bawang putih sebanyak 20.000 ton dan pihaknya juga telah menunaikan kewajiban tanam sebesar 5% dari RIPH yang diperoleh pada tahun lalu.

"Itu sudah kita tanam kurang lebih 170 hektare dan itu sudah panen di beberapa tempat seperti di Temanggung, Wonosobo, dan beberapa tempat lain," kata Arief.

Arief pun mengatakan pihaknya sedang menunggu direstuinya pengajuan RIPH oleh Kementan dan akan langsung mengajukan Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada Kemendag apabila RIPH untuk komoditas bawang putih sudah diperoleh.

Sembari menunggu proses, PT Food Station Tjipinang Jaya pun terus berkoordinasi dengan importir-importir terkait yang sudah mendapatkan izin untuk mengimpor bawang putih.

"Kalau izin impor tidak keluar, kami akan bekerja sama dengan importir di DKI Jakarta," kata Arief.

Sebelumnya, Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi mengakui pasokan bawang memang masih belum bisa sepenuhnya mengandalkan produksi dari dalam negeri.

Namun, rencana impor bawang putih juga harus disesuaikan dengan kesiapan petani lokal. "Jangan sampai kita impor ketika petani belum siap seakan-akan kita tidak membela petani. Jadi dalam proses ini kita harus melihat dua sisi yaitu produsen dan konsumen," kata Edi, Kamis (25/4/2019).

Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta mencatat perkembangan inflasi di Ibu Kota secara year to date (ytd) dan year on year (yoy) masih lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Inflasi di DKI Jakarta secara ytd tercatat sebesar 0,64%, sedangkan secara yoy 3,01%.

Meskipun demikian, BI optimis DKI Jakarta bisa menjaga angka inflasi dalam rentang 3,5% +/- 1% apabila Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjaga pasokan, harga, distribusi, dan komunikasi antarinstansi.

Dalam rangka menekan harga, Dinas KPKP pun juga akan mengajukan tambahan subsidi pangan sebesar Rp360 milliar pada 2019.

"Selama masyarakat ini kita perhatikan, jumlahnya cukup, dan kita subsidi, tidak akan terjadi apa-apa kalau harga-harga naik," kata Darjamuni.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
stok pangan, Food Station Tjipinang

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top