Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Setelah Pergub, Anies Kini Pertanyakan Raperda Reklamasi Usulan Ahok

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan landasan keberadaan klausul kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari NJOP bagi pengembang atas setiap lahan yang terjual di area reklamasi.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 26 Juni 2019  |  20:35 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau salah satu kawasan di pulau reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Kamis (7/6/2018). - ANTARA/Dhemas Reviyanto
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau salah satu kawasan di pulau reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Kamis (7/6/2018). - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan landasan keberadaan klausul kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari NJOP bagi pengembang atas setiap lahan yang terjual di area reklamasi.

Seperti diketahui, klausul tambahan tersebut sempat diusulkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) Jakarta.

Setelah ditarik pascatertangkapnya M Sanusi terkait penerimaan suap atas pembahasan raperda tersebut, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk tidak membahasnya kembali.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok beranggapan raperda tersebut penting untuk disahkan sebelum dikeluarkannya izin mendirikan bangunan (IMB) di atas lahan reklamasi.

"Coba ditanyai, kenapa kok 15 persen? Kenapa kok enggak 17 persen? Kenapa enggak 22 persen? Apa dasarnya? Terus yang kedua, jelaskan juga, misalnya kenapa kok dulu gagal? Jangan salahkan yang sekarang," ujar Anies ketika ditanya, Rabu (26/6/2019).

Anies mempertanyakan bagaimana angka tersebut muncul dan menekankan pentingnya rujukan dalam proses pembuatan peraturan.

"Jadi ketika Anda mengangkat soal 15 persen, justru tanyakan kepada yang menginisiasi dulu, mengapa 15?" tanya Anies.

Pada hari sebelumnya, Anies juga mempermasalahkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 206/2016 yang memuat tentang panduan rancang kota (PRK) atas Pulau C, D, dan E yang ketiganya dikembangkan PT Kapuk Naga Indah (KNI).

Menurut Anies pergub tersebut menjadi landasan terbitnya hak guna bangunan (HGB) bagi pengembang di atas lahan reklamasi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

anies baswedan reklamasi
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top