Pengemudi Ojek Daring Tolak Rencana Ganjil Genap Sepeda Motor

Pengendara ojek daring menolak rencana perluasan penerapan ganjil genap nomor kendaraan bermotor untuk pengguna sepeda motor di beberapa ruas jalan DKI Jakarta.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 07 Agustus 2019  |  12:16 WIB
Pengemudi Ojek Daring Tolak Rencana Ganjil Genap Sepeda Motor
Pengemudi ojek online menunggu penumpang di dekat Stasiun Jakarta Kota, Jakarta, Kamis (11/7/2019). - Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Pengendara ojek daring menolak rencana perluasan penerapan ganjil genap nomor kendaraan bermotor untuk pengguna sepeda motor di beberapa ruas jalan DKI Jakarta.

Pengojek daring Rusdi (32) beranggapan penerapan ganjil genap untuk sepeda motor akan berimbas mengurangi orderan.

“Saya minta Pak Anies untuk membatalkan rencana [perluasan ganjil genap untuk sepeda motor]. Bisa makin sedikit orderan kalau dibatasi,” katanya kepada Antara di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Bila pembatasan itu tetap dilakukan, Rusdi menyatakan tidak hanya mengurangi orderan, tetapi pengemudi juga akan kerepotan untuk mencari jalur alternatif.

“Kalau itu jadi dilaksanakan, saya akan kesulitan untuk cari jalur alternatif untuk menghindari pembatasan itu. Sata ini hidup di jalanan tetapi hidup saya malah dibatasi,” kata Rusdi.

Hal yang sama juga dikeluhkan pengojek daring Ahmad Irawan (30). Dia menilai aturan pembatasan ganjil genap untuk kendaraan motor tidak susuai dengan janji kampanye gubernur.

“Dahulu saja waktu kampanye bilang keadilan untuk semuanya, eh, masa sudah jadi gubernur lupa,” kata Ahmad.

Jika pembatasan ganjil genap untuk motor diterapkan, hal itu akan merugikan pihak ojek online karena pengguna layanan ojek daring banyak di kawasan ganjil genap.

“Kami cari makan di jalanan. Kalau dibatasi, gimana? Harusnya pemerintah memperhatikan kami, apalagi hampir semua konsumen saya itu minta diantar ke kawasan yang akan dibatasi ganjil genap oleh Pemerintah,” kata Ahmad.

Pengojek daring Kurniawan (26) meminta pemerintah untuk melakukan kajian ulang terhadap kebijakan tersebut.

“Pemerintah buat kebijakan ini untuk mengatasi masalah polusi. Namun, sepertinya bukan solusi yang bagus, malah justru menambah masalah baru,” kata Kurniawan.

Dia menilai pembatasan ganjil genap untuk kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor akan menyebabkan masalah baru.

“Kalau jadi kemungkinan banyak yang menolak, enggak ada yang tinggal diam ini 'kan sudah masuk urusan perut, jadi pasti akan ada penolakan,” kata Kurniawan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 pada hari Kamis (1/8/2019). Dalam ingub tersebut terdapat instruksi kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.

Pada salah satu poin, ada perencanaan untuk memperluas penerapan gajil genap di Jakarta yang juga menyasar pengguna sepeda motor. Kondisi ini dikarenakan jumlah pemotor yang makin banyak dan dianggap berkontribusi meningkatkan polusi udara.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku akan mengkaji lebih dalam mengenai pemberlakuan ganjil genap untuk sepeda motor.

Berdasarkan kajian sementara, komposisi volume pengguna motor di wilayah ganjil genap cenderung meningkat, mencapai 72 persen.

Dari kajian itu, diketahui bila ketika penerapan ganjil genap berlangsung, masyarakat cendrung tidak beralih ke moda transportasi umum yang sudah tersedia. Masyarakat lebih memilih menggunakan sepeda motor yang tidak terkena ganjil genap.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ganjil genap, Ojek Online

Sumber : Antara

Editor : Hendra Wibawa

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top