Gelontorkan Rp11,7 Triliun, Realisasi Janji Politik Anies di Tangan BUMD

Rencana Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan Rp11,7 triliun kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) miliknya pada 2020, dinilai sebagai langkah percepatan realisasi janji-janji politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 21 Agustus 2019  |  06:00 WIB
Gelontorkan Rp11,7 Triliun, Realisasi Janji Politik Anies di Tangan BUMD
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan Rp11,7 triliun kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) miliknya pada 2020, dinilai sebagai langkah percepatan realisasi janji-janji politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Belasan triliun Penyertaan Modal Daerah (PMD) ini akan digunakan di antaranya untuk Pembangunan Stadion BMW, Revitalisasi Taman Ismail Marzuki, dan pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta yang digawangi PT Jakarta Propertindo (Rp2,3 Triliun).

Selain itu, pembangunan Rumah DP Nol Rupiah yang dinaungi PT Pembangunan Sarana Jaya (Rp999 miliar), pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) jilid II dari PT MRT Jakarta (Rp2,6 triliun), serta beberapa proyek sarana-prasarana lain yang dibutuhkan warga Jakarta.

Demi percepatan pembangunan ini, pemprov sampai-sampai membuat straregi baru dengan membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) surplus untuk pertama kalinya.

Dari total rencana APBD 2020 sebesar Rp95,9 triliun, pemprov membuatnya surplus sekitar Rp3 triliun. Dengan rincian pendapatan daerah Rp87,2 triliun sementara belanja daerah hanya Rp84,2 triliun.

Apabila surplus ini ditambah besaran sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) tahun 2019 yang diperkirakan Rp8,7 triliun dan pinjaman daerah sekitar Rp260 miliar, rencana anggaran PMD BUMD yang direncanakan Rp11,7 triliun bisa tertutupi. Sehingga anggaran memperoleh balance atau perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) Rp0.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah menjelaskan bahwa hal ini wajar, sebab cara mengatur postur anggaran merupakan kreativitas masing-masing pemprov.

"Pilihan [memprioritaskan BUMD] tidak masalah. Selama, apabila prioritas tahun depan memang untuk PMD BUMD, itu nantinya mampu menstimulus atau mendorong meningkatnya kegiatan ekonomi daerah," ujar Rusli kepada Bisnis, Selasa (20/8/2019).

Kendati demikian, Rusli menekankan jangan sampai prioritas anggaran untuk BUMD ini justru mengganggu atau mengabaikan pelayanan dasar kepada masyarakat, akibat belanja daerah yang cenderung ditekan.

"Pemprov DKI harus memastikan bahwa BUMD yang menerima PMD itu nanti hasilnya tak merugikan masyarakat, apalagi sampai hanya dianggap memberatkan anggaran," tambahnya.

Kini, pembahasan RAPBD 2020 masih dalam tahap pembahasan bersama setiap komisi DPRD DKI Jakarta. Nantinya, DPRD akan menentukan BUMD mana saja yang disetujui diberikan modal, beserta berapa nilai PMD yang akan diberikan.

Oleh sebab itu, Rusli berharap Pemprov DKI Jakarta beserta DPRD DKI Jakarta mampu mengukur mana saja program-program prioritas dan mendesak dari masing-masing BUMD beserta apa keuntungan materiil maupun nonmateriil yang dihasilkan. Sehingga mampu secara adil menentukan berapa besaran PMD yang layak diberikan.

Berikut rincian pengajuan PMD dari masing-masing BUMD yang diungkap dalam pembahasan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2020 bersama DPRD DKI Jakarta:

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Total pengajuan Rp7,5 triliun
Jakarta International Stadium (Stadion BMW) Rp2,1 triliun
Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah di Rorotan, Jakarta Utara Rp854 miliar
Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Rp1,1 triliun
Prasarana LRT Jakarta koridor 1 fase 2A Kelapa Gading-JIS Rp2,2 triliun
Sarana LRT Jakarta koridor 1 fase 2A Kelapa Gading-JIS Rp362 miliar
Perubahan moving block koridor 1 fase 1 Kelapa Gading-Velodrome Rp507 miliar
Sarana-prasarana Formula E Rp305 miliar

PT Jakarta Tourisindo total pengajuan Rp92 miliar
Perbaikan alat produksi Grand Cempaka Resor, D'Arcici Cempaka Putih, dan D'Arcici Plumpang Rp65,5 miliar
Equipment Rp2,8 miliar
New Building Rp5,4 miliar
Technology Rp3,4 miliar
Consultant, Legal, Tax Rp14 miliar

PT MRT Jakarta total pengajuan Rp2,6 triliun
Konstruksi Fase 1 (Depot & elevated construction, underground construction, paket kontrak railway & tracework, paket kontrak rolling stock, konstruksi proyek Dukuh Atas) ditambah biaya Konsultan (Engineering north-south dan studi dukuh atas) Rp265 miliar
Konstruksi Fase 2 (Advance works, underground construction) ditambah biaya konsultan (manajemen konstruksi dan operation maintenance construction) Rp2,3 triliun

PT Pembangunan Sarana Jaya total pengajuan Rp999 miliar
Pengadaan tanah dan pengembangan hunian DP Nol Rupiah Rp600 miliar
Pengembangan usaha dan penguatan struktur modal perusahaan Rp399 miliar

PD Dharma Jaya total pengajuan Rp100 miliar
Modal Kerja penerima Kartu Jakarta Pintar untuk pasokan ayam dan daging

PT Food Station Tjipinang Jaya total pengajuan Rp150 miliar
Penyediaan Beras Rp44,9 miliar
Penyediaan Jagung Rp15 miliar
Penyediaan Telur Rp14,8 miliar
Penyediaan Susu UHT Rp22,8 miliar
Penyediaan Ikan Kembung Rp15,1 miliar
Penyediaan Bawang Putih Rp37,1 miliar

PDAM Jaya total pengajuan Rp1,7 triliun
Pipa Distribusi dan Penurunan NRW tahap 1 SPAM Jatiluhur 1 Rp700 miliar
Pembangunan SPAM Pesanggrahan tahap II Rp195 miliar
Reinforcement & Extention jaringan Transmisi & Distribusi Rp275 miliar
SPAM Ciliwung Rp250 miliar
Supply ke area Cengkareng, Pegadungan-BP & Reservoir Cikokol Rp26,7 miliar
Relokasi IPA Cilandak Rp280 miliar
Relokasi pipa akibat proyek MRT tahap II dan proyek lain Rp30 miliar
Pelayanan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Rp15 miliar

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemprov DKI, anies baswedan, bumd dki

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top