DPRD DKI Kritik Anies Soal Pembatalan Proyek Infrastruktur 2019

DPRD DKI Jakarta melayangkan kritik kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pembatalan beberapa proyek infrastruktur pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2019.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 20 Agustus 2019  |  17:56 WIB
DPRD DKI Kritik Anies Soal Pembatalan Proyek Infrastruktur 2019
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat mobil Formula E - Instagram

Bisnis.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta melayangkan kritik kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pembatalan beberapa proyek infrastruktur pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2019.

Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya ada 10 proyek pembangunan yang dicoret atau dibatalkan oleh Pemprov DKI.

Proyek-proyek tersebut, yaitu pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Cakung Barat, rusunawa PIK Pulogadung, jembatan layang (fly over) Sunter Permai, simpang tak sebidang (STS) Tanjung Barat, penyusunan design engineering detail (DED) pembangunan intermediate treatment facilities (ITF), dan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTS) Pulau Sebira.

Anggota DPRD DKI dari fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega mempertanyakan alasan pembatalan proyek-proyek tersebut. Menurutnya, masyarakat Jakarta sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur di masing-masing wilayah.

"Ke depan, Pemprov DKI harus mempertimbangkan perencanaan dengan sistem anggaran multiyears [tahun jamak]. Kan RPJMD [rencana pembangunan jangka menengah daerah] masih sampai 2022?" Ujarnya di gedung DPRD DKI, Senin (19/8/2019).

Dia menuturkan pembatalan kegiatan infrastruktur berdampak pada pengurangan porsi belanja langsung sekitar Rp1,64 triliun atau turun dari Rp46,3 triliun menjadi Rp44,7 triliun. Adapun, anggaran belanja tidak langsung juga ikut mengalami pengurangan dari Rp34,5 triliun menjadi Rp33,1 triliun.

Bukan itu saja, Cinta Mega juga melayangkan kritik atas penambahan 10 program baru pada rancangan APBP-2019.

Beberapa program baru yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), misalnya partisipasi event olah raga internasional di dalam negeri atau Formula E, pengadaan tanah untuk waduk/situ/embung, pengadaan kendaraan dinas dan operasional, sertifikasi dan pengkelasan kapal, pemilihan anggota Komisi Informasi Provinsi 2020-2024, serta peningkatan pelayanan dan administrasi perkantoran unit pengelola perparkiran.

"Saya beri contoh pemilihan Komisi Informasi 2020-2024. Itu tupoksinya seperti apa? Manfaat keberadaan mereka apa saja? Kalau tidak dipilih dampaknya apa untuk DKI Jakarta?" Imbuhnya.

Senada dengan Cinta Mega, Sekretaris Fraksi PKB DKI Jakarta Ahmad Ruslan menilai pengurangan anggaran belanja langsung dengan alasan efisien atau tidak bisa menyerap anggaran seharusnya tidak terjadi apabila ada perencanaan matang.

Menurutnya, pembangunan rusunawa atau simpang tak sebidang (fly over) merupakan program yang harus diprioritaskan oleh SKPD.

Hal yang sama juga terjadi pada alokasi dana untuk normalisasi dan sungai. Pasalnya, Pemprov DKI justru fokus menambah anggaran pengadaan tanah untuk waduk/situ/embung.

"Kami berharap anggaran tersebut dikembalikan ke awal [pengadaan lahan untuk normalisasi sungai]. Ini penting mengingat kebutuhan dalam penanggulangan banjir tahunan yang sering terjadi di Jakarta," ucapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
anies baswedan, dprd dki

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top