Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan serapan anggaran Jakarta hingga akhir Agustus 2019 yang mencapai 45,5 persen masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan kendati dia menekankan jangan hanya dilihat rendah dan tingginya.
"Jangan hanya rendah dan tinggi, sesuai dengan perkiraan atau tidak. Karena kalau anggaran itu punya proyeksinya. Kita bandingkan dengan proyeksinya. Kalau dibandingkan dengan proyeksinya, kami masih sama dengan rencananya. Jadi jangan dibandingkan dengan imajinasi," ucap Anies di Balaikota Jakarta, Selasa.
Anies menyebutkan bahwa, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) punya Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) yang terus dimonitor oleh Pemprov DKI, tulis Antara.
"Tapi kalau dibandingkan, bandingkan dengan SPS itu sudah dibuat di awal tahun, di situ tiap bulan ada, kita selalu menargetkan dekat dengan SPS. Di situ baru dikatakan meleset atau tidak berdasarkan SPS, kalau nggak ada pegangan itu nggak tahu kita. Kalau kami iya, dimonitor terus setiap dua minggu sekali dan kita masih menempel dengan SPS," kata Anies.
Berdasarkan data yang dihimpun Antara, serapan anggaran DKI Jakarta sebesar 45,5 persen. Dari total belanja Rp80,9 triliun yang terdiri dari belanja langsung Rp46,39 triliun dan belanja tidak langsung Rp34,5 triliun. Adapun anggaran yang sudah diserap yakni Rp36,8 triliun.
Dilihat capaian kinerja setiap SKPD, ada beberapa yang tidak memenuhi target keuangan. SKPD yang capaian berada di bawah 50 persen hanya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota, dari Target Keuangan 31,105 persen, hanya terealisasi 13,017 persen.
Baca Juga
Tiga SKPD memperoleh capaian kinerja 51-65 persen. Mereka adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah (27,29 persen dari target 46,1 persen), Dinas Lingkungan Hidup (32,2 persen dari target 55,84 persen) dan Dinas Sumber Daya Air (21,3 persen dari target 37,84 persen).
Selebihnya adalah SKPD dan badan yang memperoleh capaian kinerja 66-75 persen, 76-90 persen dan 91-100 persen.
Nilai APBD DKI Jakarta sendiri mencapai nilai Rp89,08 triliun yang merupakan nilai dari total belanja ditambah pembiayaan pengeluaran sebesar Rp8,18 triliun.
