Bisnis.com, JAKARTA — Sebagai salah satu janji program Jak Lingko, integrasi tiket dan tarif antarmoda transportasi publik di Jakarta menuntut pembentukan holding company di antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) operator transportasi.
Sebenarnya, rencana holding antara BUMD milik pemprov sebenarnya telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022, di mana seluruh BUMD akan dikelompokkan berdasarkan klasternya.
Selain itu, beleid Strategi Jakarta Berketahanan yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir Agustus 2019 pun mendorong hal serupa. Di mana salah satu kegiatan manajemen transportasi selaku Pilar Terhubung, akan mengintegrasikan infrastruktur transportasi publik beserta kelembagaannya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo membenarkan hal tersebut. Syafrin menjelaskan, holding BUMD operator transportasi ini akan bertanggung jawab pada pelaksanaan integrasi tiket dengan electronic fare collection (EFC).
Namun, Syafrin mengakui bahwa fokus Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat, masih berada di tataran integrasi antara Transjakarta dan angkutan reguler. Integrasi terhadap Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Rel Terpadu (LRT) masih dalam tahap pembahasan.
"Pasti akan mengarah ke sana. Sekali tap [kartu pembayaran] bisa berlanjut ke semua moda transportasi. Tapi kita masih fokus yang [angkutan] kecil-kecil dulu, nih, karena ini kan masih banyak yang perlu dibenahi," ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (6/9/2019).
Syafrin menjamin bahwa pembahasan ini secara serius digelar, agar ketika nantinya kebijakan holding BUMD dan EFC diterapkan, aspek bisnis antara PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta telah siap, sehingga tak akan terganggu satu dengan lainnya.
Buktinya, Syafrin mengklaim integrasi tarif antara Transjakarta dan angkutan reguler terbilang sukses diterapkan, lewat skema buy service besutan pemprov DKI Jakarta.
Dukungan Operator
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Agung Wicaksono mendukung adanya holding BUMD operator transportasi di Jakarta. Namun, Agung mengungkap bahwa pihaknya belum menerima arahan dari pemprov untuk mempersiapkan peleburan perusahaan.
"Silahkan, [pemprov DKI selaku] pemegang saham tentu punya kewenangan mendorong integrasi rute, integrasi fisik yang sudah kita jalankan, integrasi pembayaran, dan kalau ada integrasi pengelolaan atau manajemen, silahkan saja. Saya sendiri desertasi doktoral saya bahas holding BUMN. Jadi, ya tidak masalah, kita jalanin saja," ungkap Agung, Senin (9/9/2019).
Sementara Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menyebut bahwa penerapan EFC memang diperlukan, sebagai pendorong berkembangnya angkutan massal perkotaan.
"Untuk EFC kita pasti menyiapkan diri. Konsepnya ideal, jadi pasti saya mendukung karena kita memang butuh integrasi ticketing. Kalau yang itu [holding BUMD operator transportasi] kita lihat nanti, tapi saya kira mendukung juga, karena kita jadi punya mekanisme terintegrasi. Bagus itu," ungkap William kepada Bisnis, Selasa (10/9/2019).
.jpg?w=300&h=221)
