Survei Evaluasi Kinerja Pemprov DKI : Wajah Birokrasi Masih Perlu Diperbaiki

Ketimpangan infrastruktur di kawasan rural, masih maraknya praktik korupsi di beberapa wilayah, dan pemenuhan janji yang belum optimal masih menjadi pekerjaan rumah besar buat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 01 Oktober 2019  |  19:43 WIB
Survei Evaluasi Kinerja Pemprov DKI : Wajah Birokrasi Masih Perlu Diperbaiki
Air mancur di Balai Kota DKI Jakarta - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Ketimpangan infrastruktur di kawasan rural, masih maraknya praktik korupsi di beberapa wilayah, dan pemenuhan janji yang belum optimal masih menjadi pekerjaan rumah besar buat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal ini tampak dalam survei terbaru terkait evaluasi tahunan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 yang digelar Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels) pada 9 sampai 13 September 2019.

Direktur Eksekutif Cespels Ubedilah Badrun menjelaskan bahwa secara umum yang tampak dari 8 indikator yang dinilai, masyarakat terbilang puas terhadap kinerja pemprov DKI Jakarta. (Lihat Tabel)

"Namun, dalam beberapa aspek tersebut, masih ada yang memiliki persepsi negatif yang terbilang tinggi," ujar Badrun, dalam rilis survei di bilangan Matraman, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019).

Salah satunya, yakni temuam masyarakat terkait praktik korupsi seperti suap dan pungutan liar. Apabila menilik rata-rata per wilayah, maka responden dari Jakarta Selatan mengaku sering mendapati praktik-praktik semacam ini, disusul responden dari Jakarta Barat yang mengaku cukup sering.

Selain itu, ketimpangan terlihat dari aspek pemenuhan janji politik, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur.

Walaupun rata-rata keseluruhan masyarakat tampak puas, namun responden yang merasa cukup puas mendominasi wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Terlebih, terkait pembangunan infrastruktur, responden dari Kepulauan Seribu maaih banyak yang menyatakan ketidakpuasan.

Lingkungan SosialSangat Puas 16%
 Puas 48,1%
 Cukup Puas 26,6%
 Tidak Puas 7,8%
 Sangat Tidak Puas 1,1%
Pelayanan BirokrasiSangat Puas 12,4%
 Puas 48,4%
 Cukup Puas 27,5%
 Tidak Puas 8,7%
 Sangat Tidak Puas 1,5%
Temuan Praktik Korupsi Sangat Jarang 26%
 Jarang 21,9%
 Cukup Sering 22,3%
 Sering 21,1%
 Sangat Sering 8,7%
Upaya Penurunan KemiskinanSangat Puas 7,9%
 Puas 32,8%
 Cukup Puas 33,2%
 Tidak Puas 14,3%
 Sangat Tidak Puas 6,9%
InfrastrukturSangat Puas 8,7%
 Puas 39,4%
 Cukup Puas 31,8%
 Tidak Puas 12%
 Sangat Tidak Puas 2,7%
Kepemimpinan GubernurSangat Puas 14,2%
 Puas 38,8%
 Cukup Puas 29,2%
 Tidak Puas 12,7%
 Sangat Tidak Puas 5,1%
Pemenuhan Janji PolitikSangat Puas 10,5%
 Puas 34,9%
 Cukup Puas 35,7%
 Tidak Puas 13,4%
 Sangat Tidak Puas 5,5%
Tingkat KebahagiaanSangat Bahagia 11,9%
 Bahagia 38,5%
 Cukup Bahagia 33,4%
 Tidak Bahagia 10,7%
 Sangat Tidak Bahagia 3,2%



Terkait dengan infrastruktur, secara umum beberapa indikator menuai ketidakpuasan. Di antaranya kondisi saluran air, tempat pembuangan akhir, sarana-prasarana olahraga atau taman, dan kondisi pasar, menjadi sorotan.

Sementara dari aspek pemenuhan janji politik gubernur, beberapa janji tampak menuai lebih banyak ketidakpuasan. Di antaranya pelaksanaan kartu pangan, disusul harga kebutuhan pokok yang terjangkau, penyediaan program rumah susun atau rumah DP Nol Rupiah, dan kredit usaha perempuan mandiri.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menggarisbawahi bahwa hasil survei ini menunjukkan ketimpangan pelayanan birokrasi antara wilayah yang terbilang 'maju' dengan yang 'tertinggal' di DKI Jakarta.

"Kualitas sebuah kota itu diukur dari jasa atau pelayanan. Harus bottom up, jadi bukan hanya dari pemprov, tapi mulai dari kelurahan. Jadi kalau saya sendiri kurang puas, karena Gubernur harus menunjukkan upaya mereformasi birokrasi," ungkap Siti.

Siti bisa memaklumi, sebab biasanya gubernur bersama wakilnya membagi peran untuk saling melengkapi isu-isu pelayanan publik di daerah istimewa seperti Jakarta, yang terbilang terlalu luas wilayahnya untuk hanya diawasi satu orang pimpinan.

Menurut Siti, kepemimpinan Anies yang masih memiliki banyak kekurangan masih tertolong oleh kemampuan komunikasi politik yang terbilang baik. Terlihat dari indikator kepemimpinan gubernur yang hasilnya didominasi responden yang puas.

Oleh sebab itu, sangat disayangkan apabila kemampuan pelayanan yang baik ini tidak sampai ke wajah birokrasi di bawah, yang justru lebih sering bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemprov DKI, anies baswedan

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top