Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPRD Dorong Pendanaan Alternatif, Pemprov DKI Buka Peluang Terbitkan Obligasi Daerah

Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memikirkan pendanaan alternatif untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 29 Oktober 2019  |  05:03 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memikirkan pendanaan alternatif untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Priotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/10/2019).

Bambang berpendapat hingga kini belum ada kebijakan dan target rinci terkait tujuh sumber perluasan pendanaan yang bisa dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta untuk optimalisasi PAD.

Tujuh skema tersebut, yakni kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, Pendapatan dari pemanfaatan ruang, Mendorong Badan Usaha Milik Daerah melakukan kerjasama bisnis dengan bisnis (B2B), dana CSR, dan pendanaan lainnya termasuk membuat lembaga keuangan.

"Tidak ada keterangan siapa yang mau melakukan, siapa yang menganggarkan, jadinya nggak jelas, kan. Cuma jadi cerita saja nanti. Padahal kita ini sedang bicara kebijakan umum anggaran," ujar Bambang.

"Kalau bisa kita support, jelas kita [DPRD] support. Kalau bisa memanfaatkan tujuh perluasan pendanaan ini, DKI hebat. Jangan cuma lip service [wacana] saja," tambahnya.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menyatakan terbuka terhadap masukan dari Komisi C DPRD DKI Jakarta.

"Terkait dengan perluasan penerimaan akan kami jadikan masukan. Termasuk obligasi daerah, sekarang sudah ada rencana penerbitan. Kita akan sampaikan rencana dan kajian-kajiannya, juga terkait tujuh skema perluasan pendanaan yang lain," ujar Sri dalam kesempatan yang sama.

Sri mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan melakukan kajian-kajian internal. Namun, rincian hasil kajian-kajian tersebut belum pernah dibuka ke publik, "Kita sudah menyiapkan kajian-kajian persiapan yang sudah kami buat. Kalau berkenan akan kami sampaikan besok atau lusa saat pembahasan di sini [Komisi C]," ujar Sri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

obligasi daerah
Editor : Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top