Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara terkait polemik dokumen Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020.
Termasuk soal adanya kegiatan yang janggal yang ditemukan oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, misalnya rencana pembelian lem aibon senilai Rp82,8 miliar dan pulpen sebesar Rp123,8 miliar yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Anies mengaku dirinya telah memanggil satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyisir APBD DKI 2020 pada 23 Oktober 2019. Alih-alih meminta pertanggungjawaban anak buah, Anies justru menyalahkan sistem penganggaran elektronik (E-Budgeting) yang diinisiasi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Ini ada problem sistem-nya digital, tetapi tidak smart. Kalau smart system, dia [E-budgeting] bisa melakukan pengecekan dan verifikasi. Dia [sistem] bisa menguji," ujarnya di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).
Dia menuturkan sistem E-Budgeting saat ini memang sudah menerapkan digitalisasi, tetapi masih mengandalkan verifikasi manual. Imbasnya, SKPD harus menurunkan bentuk kegiatan ketika menyusun rancangan kegiatan pemerintah daerah (RKPD).
Anies mencontohkan, SKPD biasanya sudah menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun depan, misalnya pameran atau pentas musik. Masing-masing kegiatan memiliki rekening dan komponen senilai Rp100 juta untuk tiap kegiatan. Dana tersebut harus diturunkan pada level komponen.
"Di [E-Budgeting] kita diturunkan detail hanya pada level rencana. Padahal, yang dibutuhkan kegiatannya dulu karena akan dibahas dengan dewan," imbuhnya.
Menurutnya, sistem tersebut membuat staf Pemprov DKI banyak yang sudah memasukkan angka Rp100 juta sebelum pembahasan dengan dewan. Nantinya, kata dia, angka tersebut juga akan berubah atau direvisi sebelum anggaran KUA-PPAS 2020 resmi diketok.
Dia juga menilai penulisan anggaran secara detail di tingkat perencanaan membuat banyak PNS yang teledor saat menulis komponen RKPD.
Anies menambahkan pola keteledoran saat membuat perencanaan selalu berulang setiap kali pembahasan APBD DKI.
"Cara-cara seperti ini berlangusng setiap tahun. Setiap tahun juga muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem [E-Budgeting] smart, maka dia akan melakukan verifikasi sendiri," ucap Anies.
Seperti diketahui, e-budgeting direncanakan sejak zaman Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2013, lewat Peraturan Gubernur (Pergub) No 145 tahun 2013.
Sistem dijalankan ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI dan melakukan pembahasan APBD DKI 2015. Pergub tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
Kala itu, Ahok sempat berseteru dengan anggota DPRD DKI terkait adanya anggaran tidak jelas atau "siluman". Pasalnya, dua versi APBD-P DKI 2014 sehingga memunculkan kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) senilai Rp120 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
