Bisnis.com, JAKARTA - Publik bisa mengakses data anggaran dan belanja melalui laman apbd.jakarta.go.id. Situs tersebut berisi informasi publik APBD DKI Jakarta sejak 2016-2019.
Jika meng-klik APBD 2017 ada beberapa dokumen yang bisa dibuka, mulai dari finalisasi RKPD, finalisasi rancangan KUA-PPAS, revisi rancangan KUA-PPAS 2017, pembahasan KUA-PPAS 2017 antara Banggar dengan TAPD, penyesuaian hasil evaluasi Kemendagri (RAPBD), terakhir tindak lanjut evaluasi Kemendagri (APBD Perubahan).
Anggota Fraksi PDIP Perjuangan Ima Mahdiah sudah meminta Bappeda DKI untuk mengunggah dokumen komponen KUA-PPAS 2020 sejak beberapa bulan lalu. Sayangnya, detail anggaran pada APBD 2020 belum diunggah oleh Pemprov DKI hingga berita ini diturunkan.
Ima yang sebelumnya bekerja sebagai staf dan anak magang di era pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pihaknya sudah meng-upload dokumen RKPD hingga KUA-PPAS awal sejak 2016-2017.
Dia menuturkan penggelembungan anggaran sudah terjadi sejak dulu, walaupun sudah diterapkan E-Budgeting. Karena itu, Pemprov DKI membuka akses informasi agar publik bisa memberikan masukan.
"Kalau komponen bisa di-track. Jika barangnya tidak layak ya otomatis enggak lolos. Hanya, memang sering terjadi human error. Karena itu, perlu pengawasan untuk menyisir ulang anggaran," katanya di Gedung DPRD DKI, Kamis (31/10/2019).
Dia memaparkan proses perencanaan anggaran sudah lebih matang ketika menggunakan E-Budgeting. Ima mencontohkan anggaran di Dinas Pendidikan DKI. Kala itu, masing-masing suku dinas sudah menargetkan pembangunan atau renovasi sekolah sejak awal. Permintaan dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) lalu diajukan ke Dinas Pendidikan.
Dari situ, lanjutnya, staf Dinas Pendidikan sudah mengajukan kira-kira komponen apa saja yang diperlukan untuk membangun sekolah, termasuk anggaran. Saat Ahok menjadi Gubernur DKI, ada tim internal yang menginput dan menyisir anggaran secara komprehensif. Bahkan, tak jarang Ahok turun langsung untuk melakukan kedua hal tersebut.
"Dulu, pengalaman kerja bareng Bapak [Ahok] yang suka menginput itu malah tenaga honorer. Nah, anak magang ini yang menyisir anggaran. Jadi RKPD memang di sisir dahulu baru ditandatangani [Gubernur]," jelasnya.
