Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan tidak akan menghilangkan sistem penganggaran elektronik (E-Budgeting) untuk menyusun APBD DKI.
Justru, dia berencana memperbarui sistem yang dibuat pemerintahan sebelumnya tersebut menjadi lebih canggih.
"Intinya, kita terus mengembangkan aplikasi yang ada, harus di up-grade. Bukan mengganti atau malah meniadakan," kata Anies saat konferensi pers di Balai Kota DKI, Jumat (1/11/2019).
Anies memaparkan sistem E-Budgeting baru tersebut akan diisi banyak feature atau fungsi baru. Salah satunya, Pemprov DKI akan membuat fitur kolom komentar di E-Bugdeting. Tujuannya agar masyarakat bisa berinteraksi, yaitu memberi kritik atau masukan terkait anggaran.
Nantinya di e-budgeting yang baru akan dimasukkan kemampuan untuk menerima masukan dari tiga sektor, yaitu dari hasil musyawarah rembuk anggaran (Musrembang), satuan kerja perangkat daerah, dan kajian strategis daerah (KSD).
Menurutnya, Musrembang di RT/RW bahkan kelurahan dankecamatan tidak punya saluran ke dalam E-Budgeting.
"Kita mengedepankan prinsip transparansi akuntabilitis dan smart system itu kita pegang. Anggaran tetap bisa diakses. Bukan cuma bisa,tapi publik bisa komentar," ujar Anies.
Anies mengatakan kekurangan sistem E-Budgeting sudah dibahas sejak tahun lalu. Karena itu, dia memastikan sistem baru akan diterapkan mulai tahun depan.
"Sebenarnya, sistem baru akan digunakan pada Januari 2020. Namun, karena ini ramai jadi kita sampaikan bahwa akan launching akhir tahun ini," ucapnya.
Sebelumnya, Anies menuding sistem E-Budgeting yang dibuat oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah digital, tetapi tidak smart (pintar).
"Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia. Apakah sistem ini baru tahun ini? Tidak. Berati mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun tahun mengandalkan manusia," katanya di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).
Anies juga menegaskan akan mengubah sistem E-Budgeting untuk mengurangi kesalahan yang selalu berulang tiap tahun. Dia berjanji akan mengubah sistem E-Budgeting yang ada saat ini. Misalnya, dengan memberikan fitur tambahan seperti pengecekan atau verifikasi secara digital.
"Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudah [saya]. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah sama seperti yang saya alami. Saat perencanaan di Januari dengan sistem Musrenbang tidak lagi menunggunakan pengecekan manual," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
