Bisnis.com, JAKARTA--Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan transparansi di tengah kontroversi pembahasan APBD DKI 2020.
Apalagi, saat ini politisi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta William A. Sarana dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI karena dituduh membuat kegaduhan gara-gara mengungkap anggaran pembelian lem aibon Rp82,8 miliar.
"Saya belum dapat tembusan dari Badan Kehormata. Namun, saya juga mendesak agar Gubernur membuka draf KUA-PPAS 2020 seluruhnya ke masyarakat," katanya di gedung DPRD DKI, Selasa (5/11/2019).
Menurutnya, proses penganggaran merupakan hak anggota dewan sekaligus tanggung jawabnya sebagai Ketua DPRD.
Karena itu, jika ada anggaran yang janggal harus diluruskan eksekutif dan legislatif bersama-sama agar anggaran tersebut matang dan bisa dipertanggung jawabkan.
Namun, Pras mengaku hal itu sulit dilakukan lantaran transparansi informasi dan data tak maksimal.
"Bagaimana pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik kalau saya pun belum mendapat draf KUA-PPAS tahun 2020? Dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke Gubernur agar dokumen tersebut dibuka supaya kita bahas bersama, dan disahkan sesuai dengan ketentuan," imbuhnya.
Badan Kehormatan DPRD DKI akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etika anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana yang kerap disapa William PSI.
Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Achmad Nawawi mengatakan telah menerima laporan seorang warga Jakarta tentang William berkaitan dengan pengungkapan anggaran janggal DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
