Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RISED : Mayoritas Warga Jakarta Anggap Skuter Listrik Tak Aman

Peneliti Rised sekaligus akademisi Universitas Airlangga Rumayya Batubara mengungkapkan masyarakat DKI Jakarta lebih mendukung pembatasan skuter listrik karena alasan tidak aman.
Pengguna Grabwheels/Antara
Pengguna Grabwheels/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) mengungkapkan bahwa skuter listrik dinilai negatif oleh masyarakat DKi Jakarta  karena tidak aman.

Peneliti RISED sekaligus akademisi Universitas Airlangga Rumayya Batubara mengungkapkan masyarakat DKI Jakarta lebih mendukung pembatasan skuter listrik karena alasan tidak aman.

"Pandangan overall negatif, dari 1.000 responden, pengguna jalan raya 75,4 persen menolak, hanya 24,6 persen menerima," ujarnya Kamis (28/11/2019).

Selain itu, 67,5 persen pejalan kaki mengeluhkan tidak nyaman dengan skuter listrik karena ketidakamanan dan sikap pengguna yang tidak tertib.

Dia menjelaskan pejalan kaki sering merasa terganggu dan terancam dengan adanya skuter listrik di Jakarta.

Selain itu, sekitar 81,8 persen responden mendukung pembatasan skutik karena ada kebutuhan atau demand dari masyarakat adanya regulasi terkait skutik ini. Artinya, jelas Rumayya, masyarakat DKI Jakarta mendukung rencana pembatasan penggunaan skuter listrik.

Terkait tujuan pengguna skuter listrik, imbuhnya, ternyata 65,2 persen untuk rekreasi dan 34,8 persen yang menggunakan sebagai alat transportasi.

"Ini memperkuat pembentukan regulasi ini, masa rekreasi membuat orang jadi lebih sengsara. Artinya, skuter listrik belum dianggap sebagai alat transportasi oleh responden," tuturnya.

Dia mengatakan persepsi terhadap pengguna skutik pun 81,7 persen responden menilai pengguna tidak tertib.

Terkait regulasi, jelasnya, dapat berbentuk apapun, yang terpenting hasil dari regulasi tersebut membuat pengguna jalan nyaman dan meningkatkan keamanannya.

Di dunia, jelasnya, skuter listrik kecenderungannya diregulasi walaupun batasannya berbeda-beda masing-masing negara. Menurutnya, pemerintah harus membuat aturan yang mudah, misal lokalisasi hanya di tempat-tempat tertentu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper