Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai salah satu bagian program regenerasi kota (urban regeneration), penanganan banjir DKI Jakarta sebenarnya sudah dianggarkan dengan estimasi biaya Rp70 triliun.
Hal ini merupakan satu dari sembilan proposal megaproyek urban regeneration yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan total nilai investasi Rp571 triliun kepada Presiden Joko Widodo.
Perincian dana penanganan banjir dan pasokan air itu akan digunakan untuk tanggul laut sepanjang 3.338 meter, pembangunan 28 waduk atau embung, naturalisasi dan normalisasi di 13 sungai, tata kelola air, serta multipurpose dan integrated tunnel.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memproyeksi bahwa dalam waktu dekat, dua bendungan baru akan dipercepat pembangunannya.
"Bendungan Ciawi dan Sukamahi, pembebasan lahahnya sudah 90 persen lebih, kami targetkan tahun 2020 ini akan selesai, mudah-mudahan dengan beberapa program itu akan mengurangi atau menambah kesiapsiagaan kita menghadapi musim2 hujan berikutnya yang mungkin akan lebih besar dari apa yang sudah kita rasakan di hari ini," ujarnya, Rabu (1/1/2019).
Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu tampak lebih fokus ke arah penyelamatan daya dukung lingkungan lewat pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal secara masif.
Baca Juga
Menurutnya, kunci atasi banjir kiriman di Jakarta ada pada pengendalian air sebelum masuk ke Ibu Kota. Pasalnya, Anies menganggap selebar dan sebagus apapun sungainya, apabila volume air hulu tidak dikendalikan, maka akan meluap juga.
Dia mencontohkan di kawasan Jatinegara Barat dan Kampung Melayu di mana merupakan salah satu titik aliran sungai Ciliwung melimpah yang tetap berpotensi meluap.
"Kawasan ini sebenarnya secara program sudah dilaksanakan programnya, tapi tetap terjadi limpasan," ujarnya di Jatinegara Barat Rabu (1/1/2020) malam.
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga mengungkapkan bahwa penataan bantaran kali merupakan salah satu yang terlewat, baik dari pemerintah pusat atau pun daerah.
Pusat dan DKI harus segera menyepakati penataannya normalisasi atau naturalisasi, atau justru kedua-duanya dipadukan secara harmonis di titik-titik tertentu. Terpenting, penataan Kali Ciliwung terus berprogres, tidak hanya mandeg akibat perang wacana.
"Dalam jangka menengah, perlu relokasi besar-besaran permukiman di tepi bantaran kali dan tepi situ, danau, embung, waduk ke rumah susun sewa terdekat. Kemudian penataan 13 bantaran kali baik dengan normalisasi atau naturalisasi, atau perpaduan keduanya," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (2/1/2020).
Selain itu, perlu ada percepatan revitalisasi tepian 109 situ/danau/embung/waduk yang ada di Jakarta, rehabilitasi saluran air segera secara bertahap bersamaan dengan revitalisasi trotoar oleh Dinas Bina Marga, serta percepat penambahan Ruang Terbuka Hijau dari luas sekarang 9,98% menjadi 30% sebagai daerah resapan air kota.
"Optimalkan seluruh RTH kota sebagai daerah resapan air dan daerah penampung air sementara saat hujan deras, dan jangan lupa penambahannya secara signifikan," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
