Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indeks Kebahagiaan Warga Jakarta di Bawah Kabupaten Badung

Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta melihat Badung, salah satu Kabupaten di Provinsi Bali, yang kerap menjadi percontobagi daerah lain terkait pengelolaan kebijakan dan pelayanan warganya.
Warga beraktivitas di kawasan permukiman padat penduduk, di bantaran Kali Krukut Bawah, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (20/7/2018)./ANTARA-Aprillio Akbar
Warga beraktivitas di kawasan permukiman padat penduduk, di bantaran Kali Krukut Bawah, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (20/7/2018)./ANTARA-Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta melihat Badung, salah satu Kabupaten di Provinsi Bali, yang kerap menjadi percontohan bagi daerah lain terkait pengelolaan kebijakan dan pelayanan warganya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai tmada hal-hal prinsipil yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung, tetapi tidak dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pertama, perencanaan pembangunan Badung menggunakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai Acuan Rel Pembangunan. Sementara itu, DKI Jakarta tidak memiliki konsep induk pembangunan di era Gubernur Anies Baswedan.

Indeks pembangunan manusia DKI Jakarta hanya 80,46 dan Indeks Kebahagiaan 71,33

"IPM Kabupaten Badung sudah diangka 80,57 dan Indeks Kebahagiasebesar 76,14. Padahal, APBD DKI Rp 87,9 triliun sementara Badung hanya Rp6,3 triliun," katanya dalam siaran pers, Minggu (2/2/2020).

Gembong menuturkan Pendapatan asli daerah (PAD) tercatat Rp5,3 triliun atau setara 84% dari total APBD. Padahal, Pembkab Badung sudah mampu menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan untuk seluruh segmen non komersial.

Menurutnya, kemampuan DKI Jakarta dalam menggenjot PAD masih sangat lemah dan disinyalir terjadinya banyak kebocoran penggunaan APBDM.

Dengan karakteristik keberagaman etnis-Suku bangsa yang hampir sama dengan DKI Jakarta, Kabupaten badung memiliki tingkat kerukunan masyarakat dan beragama sangat tinggi yaitu 80,24.

"Tingkat kerukunan di DKI Jakarta hanya diangka 71,3.Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menganggap tata kelola pemerintahan DKI Jakarta tidak bisa mengimbangi apalagi melampaui Badung," jelasnya.

Dengan jumlah APBD DKI sangat, katanya, Pemprov DKI seharusnya lebih cermat menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Menurutnya, RKPD yang baru saja disusun 29 Januari 2020 seharusnya lebih berpihak kepada rakyat Jakarta, khususnya kategori pra sejahtera.

"Untuk itu sangat dibutuhkan akurasi data seberapa banyak sebenarnya warga Jakarta yang masih kategori pra sejahtera sehingga program tepat sasaran," ucap Gembong.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper